PURBALINGGA, DINKOMINFO – Proyeksi penerimaan keuangan pada APBD 2018 diprediksi sebesar Rp 2.036.152.646.380. Total penerimaan ini berasal dari pendapatan Rp 1.962.013.674.380 dan penerimaan pembiayaan Rp 74.138.972.000,-. Pemkab Purbalingga masih mengandalkan pendapatan dari dana perimbangan dari pemerintah pusat yang mencapai Rp 1.27 triliun atau 63 persennya. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mampu menyumbang 17 persen saja atau sekitar Rp 353,7 miliar. Pendapatan lainnya dari penerimaan yang sah sekitar 16 persen atau sekitar Rp 334 miliar, dan pembiayaan hanya 4 persen atau sekitar Rp 74 miliar.
Bupati Purbalingga Tasdi, SH, MM mengatakan, dari total penerimaan tersebut nantinya akan digunakan untuk belanja tidak langsung Rp 1,16 trilyun (57 persen), belanja langsung Rp 850,8 miliar (42 persen) dan pembiayaan Rp 16,03 miliar (1 persen). “Dari belanja tidak langsung tersebut 40 persennya atau sekitar Rp 819,9 miliar untuk belanja pegawai termasuk gaji, transfer ke desa Rp 306,9 miliar (15 persen), belanja bantuan sosial Rp 23 miliar (1 %), belanja hibah (1 %), dan belanja subsidi Rp 500 juta,” kata Bupati Tasdi, Rabu (19/4).
Dijelaskan Tasdi, mengacu pada prioritas pembangunan nasional, Kabuoaten Purbalingga menetapkan prioritas tahun 2018 dengan menerapkan prinsip money follow program. Prioritas tersebut yakni meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui peningkatan akses di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kemudian mengembangkan kawasan perdesaan dan perkotaan melalui penyediaan infrastruktur wilayah yang memadai, mengupayakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan dan meningkatkan kinerja pemerintahan guna mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.
“Tahun 2018 kami memfokuskan peningkatan IPM dan mengurangi angka kemiskinan dengan memadukan pelaksanaan misi ke -4 yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan serta misi ke – 5 tentang ekonomi kerakyatan. Sinergi ini tentunya harus ditopang dengan misi lainnya yang telah kami tetapkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah 2016 – 2021),” jelas Tasdi.
Upaya meningkatkan IPM khususnya melalui peningkatan akses Pendidikan dan Kesehatan, lanjut Tasdi, dilakukan dengan menerapkan strategi mendorong Penyadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan (pendidikan untuk semua), kemudian meningkatkan akses masyarakat untuk mendapat pelayanan pendidikan bermutu melalui cara pemeratan dan peningkatan kualitas guru, sarpras dan pembiayaan pendidikan yang memadai.
“Sedang strategi yang berkaitan dengan kesehatan dilakukan upaya mengutamakan upaya promotif dan preventif melalui gerakan masyarakat menuju paradigma sehat bagi masyarakat dan tenaga kesehatan. Kemudian meningkatkan akses masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan bermutu dengan pemeratan dan peningkatan kualitas sarpras baik di rumah sakit, puskesmas, serta peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan pembiayaan kesehatan,” kata Tasdi.
Fokus misi ke-5 tentang peningkatan dan pemerataan ekonomi masyarakat guna mendukung sinergi IPM dan mengurangi angka kemiskinan dilakukan melalui strategi meningkatkan jumlah uang yang masuk dan beredar di Purbalingga dan mengendalikan inflasi. Upaya yang dilakukan seperti memproduksi dan menjual produk ke luar Purbalingga, mendatangkan konsumen ke Purbalingga (wisatawan, kuliner), mengirim tenaga kerja, investasi dan lapangan kerja, serta menyelenggarakan festival.
“Strategi kedua dengan mengurangi jumlah arus uang yang keluar dari wilayah Purbalingga dengan cara gerakan mengkonsumsi produk lokal (bela beli Purbalingga), dan gerakan mengurangi konsumsi produk non lokal,” jelas Tasdi. (yit)
