PURBALINGGA – Sebanyak 5.390 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Purbalingga hingga Oktober dinyatakan mentas atau graduasi sebagai penerima PKH. Graduasi tersebut, baik karena sudah tidak memenuhi lagi unsur penerima PKH maupun mengundurkan diri karena merasa sudah bisa hidup sejahtera dan mandiri secara ekonomi, tanpa menerima lagi bantuan dari PKH.
Hal itu dilaporkan oleh Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kemensos RI Pepen Nazaruddin dalam acara Koordinasi teknis dan Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia PKH, Jumat (20/11) di Braling Grand Hotel Purbalingga. “Dalam rangka pelaksanaan PKH target graduasi 10% dari total populasi (penerima), maka Kabupaten Purbalingga tercatat sudah mengraduasi 5.390 KPM atau 8,99% jadi sampai Desember diperkirakan bisa 10 %,” katanya.
Ia menambahkan, tahun 2020 ini Kementerian Sosial RI telah mengucurkan dana PKH sebanyak Rp 189 miliar dan disalurkan kepada 59.901 KPM untuk Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan ini juga diberikan penghargaan dari Mensos RI Juliari P Batubara kepada para pendamping PKH di Purbalingga yang terbanyak melakukan Graduasi Sejahtera Mandiri kepada KPM. Diantaranya Jarot Sasongko dengan KPM Graduasi Mandiri Sejahtera sebanyak 80 KPM dan Ratih Dewi P dengan KPM Graduasi Mandiri Sejahtera sebanyak 74 KPM.
Menteri Sosial RI Juliari P Batubara menyampaikan terimakasih kepada para pendamping PKH yang telah bekerja dengan baik. Ia berpesan agar pendamping PKH terus memperhatikan data penerima agar tepat sasaran.
“Saya pesan tolong dijalankan, agar dilihat lagi data-datanya, saya dapat banyak masukan kalau yang dapat PKH keluarganya yang itu-itu terus,” katanya.
Ia juga meminta kepada Dirjen Linjamsos agar tahun depan tidak ada lagi KPM yang menerima bantuan PKH berturut-turut selama 8 – 9 tahun. Jangan sampai program PKH terkesan seperti Passive Income.
“Nanti lama-lama bukan program bantuan lagi, tapi passive income sudah sama seperti orang gajian. Padahal mungkin ada keluarga-keluarga lain yang layak dapat bantuan,” katanya.
Menteri Juliari juga menginformasikan, bahwa tahun 2021 penderita penyakit Tuberculosis (TBC) akan masuk sebagai komponen penerima PKH. Hal itu merupakan instruksi dari Presiden RI Joko Widodo mengingat jumlah penderita TBC di Indonesia sangat tinggi. “Kita alokasikan Rp 3 juta per tahun kepada mereka,” katanya.
Sementara itu, Pjs Bupati Purbalingga Sarwa Pramana SH MSi atas nama Pemkab Purbalingga mengucapkan terimakasih kepada Kemensos RI atas bantuan PKH yang selama ini diberikan. Ia berharap program ini bisa menekan kasus stunting dan angka kemiskinan di Purbalingga.
“Mudah-mudahan dengan program PKH ini bisa sedikit mengurangi kasus Stunting di Purbalingga, karena data kemiskinan kita masih 15,03%, mudah mudahan dengan PKH ini bisa kurangi beban masyarakat yang sedang hamil dan sebagainya. Kami tentunya berharap dukungan dari Kemensos untuk Kabupaten Purbalingga,” katanya.(Gn/Humas)
