PURBALINGGA – Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM mengukuhkan sebanyak 263 Kader Bela Negara, Sabtu (13/7) di Bumi Perkemahan Munjulluhur Purbalingga. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Purbalingga M Faturrahman melaporkan sebelumnya, peserta yang terdaftar sejumlah 270 orang.
“Namun dari jumlah tersebut, 5 peserta mengundurkan diri sehingga jumlahnya 265 orang, dinyatakan lulus 263 peserta dan 2 orang peserta mengundurkan diri karena sakit,” paparnya saat Upacara Penutupan Pembentukan Kader Bela Negara.
Seperti yang diketahui, mereka telah mengikuti proses pembentukan Kader Bela Negara selama 6 hari, mulai dari tanggal 8 sampai 13 Juli 2019. Adapun materi yang telah dilakukan diantaranya : wawasan kebangsaan, bela Negara dalam sistem pertahanan Negara, peraturan baris-berbaris, peraturan penghormatan militer, tata upacara militer, Pertahanan dan kewaspadaan nasional, Undang-undang pertahanan Negara, penyuluhan anti narkoba, 4 konsensus berbangsa dan bernegara.
“Penanggulangan bencana alam, pengetahuan dasar intelijen, pengetahuan dasar SAR, Pemadam Kebakaran, Hanmas, dan materi outbond, kesehatan masyarakat, ketenagakerjaan dan peran pemuda dalam pembangunan,” imbuhnya.
Sementara itu Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM seusai mengukuhkan 263 Kader Bela Negara menyampaikan Pelaksanaan Pembentukan Kader Bela Negara juga sangat sinkron dengan Gerakan Revolusi Mental yang selalu digaungkan oleh Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo.
“Terlebih saat ini Indonesia tengah diterpa ancaman nyata yang dirasakan terus menerus. Ancaman dimaksud meliputi, intoleransi, terorisme, radikalisme, separatisme, bencana alam, pencurian sumber daya alam, perang cyber dan penyalahgunaan narkoba,” katanya.
Selain ancaman tersebut, saat ini yang merupakan era teknologi informasi, era disrupsi atau yang dikenal dengan era Revolusi Industri 4.0. Betapa pemakaian gawai menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat dimana pemakaian gawai tersebut selain memiliki dampak positif juga tidak sedikit memiliki dampak negatif.
“Betapa berita-berita bohong (hoaks) dengan mudahnya menyebar melalui media sosial. Hoaks telah menjadi hantu yang menakutkan yang apabila dibiarkan akan dapat menceraiberaikan persatuan dan kesatuan Indonesia,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Bupati berharap para kader bela negara untuk dapat mengaktualisasikannya semua yang diperoleh selama mengikuti pendidikan kader bela negara dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, sekolah serta di lingkungan masyarakat.
Melalui pembentukan kader bela negara ini, menurutnya merupakan bentuk sumbangsih masyarakat kepada negaranya. Dengan mengikuti pelatihan bela negara, maka termasuk sebagai pemenuhan kewajiban terhadap negara.
“Kader bela negara bukan wajib militer, namun sebagai hak dan kewajiban yang perlu disiapkan,” tuturnya.(Gn/Humas)
