PURBALINGGA – Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Purbalingga memberikan beberapa masukan terhadap Rancangan APBD Perubahan tahun 2019. Hal itu disampaikan dalam acara Rapat Paripurna DPRD acara Penyampaian Pandangan Fraksi-fraksi terhadap RAPBD Perubahan tahun 2019, Senin (29/7) di Ruang Rapat DPRD.
Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) misalnya menyampaikan bahwa dalam RAPBD Perubahan 2019 yang telah disampaikan terdapat alokasi Belanja Hibah sebesar Rp 25 miliar. FKB berharap belanja hibah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berbasis kelembagaan, bukan perseorangan.
“FKB juga berharap belanja hibah yang semula untuk perseorangan dialihkan untuk bantuan operasional kelembagaan berupa bantuan operasional Madrasah Diniyah,” kata Ketua FKB yang disampaikan oleh Edy Zasmanto.
Fraksi Partai Golkar mengusulkan agar pelaksanaan Perda yang efektif dan efisien diperlukan adanya pengawasan. Salah satu OPD yang diberi kewenangan untuk pengawasan dan pengamanan pelaksanaan Perda adalah Satpol PP.
“Agar anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugas sesuai dengan standard kinerjayang telah ditetapkan institusinya, Fraksi Partai Golkar menyarankan agar ada penambahan anggaran untuk pelatihan dan peningkatan kinerja anggota Satpol PP,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar yang disampaikan oleh Agus Musodiq.
Fraksi Partai Golkar memberi masukan guna mengantisipasi kekeringan/kekurangan air pada lahan pertanian tanaman pangan, holtikultura dan kawasan peternakan dan perikanan pada OPD terkait diminta untuk membangun embung di kawasan gilir, baik menggunakan APBD Perubahan 2019 ataupun APBD 2020.
“Selain itu juga membangun cekdam di kawasan hulu untuk menyimpan air yang bisa dipergunakan pada musim kemarau dengan cara mencari dana tugas pembantuan dan APBD sebagai pendamping,” katanya.
Di bidang infrastruktur Fraksi Amanat Nasionl (FAN) memberi masukan agar pelaksanan kegiatan konstruksi bisa segera dikerjakan saat musim kemarau ini agar kualitasnya terjaga dengan baik. FAN juga mengharapkan agar temuan-temuan BAdan Anggaran (Banggar) dan Komisi IV terkait pembangunan gedung DPRD Kabupaten Purbalingga dapat ditindaklanjuti dengan serius.
“Masyarakat menunggu hasil akhir dari pembangunan gedung megah dengan anggaran Rp 30 miliar lebih. Mohon tanggapan,” kata Ketua FAN yang disampaikan oleh Suharto SH.
Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM menanggapi masukan dari FKB, Ia membenarkan belanja hibah tidak diperbolehkan diberikan kepada perorangan dan pemerintah juga konsisten terhadap aturan tersebut. “Terkait dengan usulan pemberian hibah kepada madrasah diniyah / madin, dapat kami sampaikan bahwa selama ini pemerintah daerah telah memberikan bantuan antara lain berupa honor untuk guru dan belanja hibah,” katanya.
Terkait dengan masukan Fraksi Partai Golkar terkait penanganan kekeringan /kekurangan air pada lahan pertanian, Bupati menanggapi bahwa pememerintah daerah terus berusaha untuk mengatasinya. “Selain mengusulkan kegiatan kepada pemerintah pusat, melalui APBD kami juga melakukan langkah-langkah seperti rehabilitasi bendung, perbaikan jaringan irigasi, pembangunan embung, dan penanaman pohon vegetasi tahunan,” katanya.
Sedangkan terkait temuan atas pembangunan gedung DPRD sebagaimana yang ditanyakan FAN, Bupati jelaskan bahwa saat ini sedang dilakukan perbaikan-perbaikan oleh rekanan yang menjadi penyedia barang/jasa. Hal itu juga sebagai kewajiban penyedia pada masa pemeliharaan.(Gn/Humas)
