PURBALINGGA, INFO – SMP Negeri 3 Kalimanah, Kabupaten Purbalingga ditunjuk sebagai Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). SSK merupakan sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana ke dalam beberapa mata pelajaran.
“Sebagai bentuk pengayaan materi pembelajaran, dimana di dalamnya terdapat pojok kependudukan sebagai salah satu sumber belajar,” kata Bupati Purbalingga melalui Staf Ahli Bupati Bidang Ketatalaksanaan dan Keuangan, Bambang Wijonarko saat Launching SSK di SMP N 3 Kalimanah, Kamis (17/10).
Berdasarkan UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Berbagai isu kependudukan menjadi tantangan dalam pembangunan berkelanjutan.
“Diantaranya adalah jumlah penduduk yang sangat besar, tingginya arus migrasi, besarnya jumlah penduduk usia muda dan tantangan menyiapkan penduduk usia muda agar menjadi sumber daya yang produktif,” terang Bambang.
Dijadikannya SMP N 3 Kalimanah sebagai SSK ini sebagai salah satu bentuk kerjasama untuk mendukung dan mensukseskan program pembangunan yang berwawasan kependudukan Dengan tujuan terwujudnya peningkatan kompetensi dan kapasitas wawasan kependudukan dan keluarga berencana serta pembangunan keluarga bagi pendidik, peserta didik dan tenaga pendidikan.
“Adanya launching ini tentu sebagai bekal untuk mengantisipasi tantangan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di masa yang akan datang guna mendukung pelaksanaan program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, Red),” ujarnya.
Sasaran dari adanya launching tersebut yakni warga sekolah terutama para siswa memahami kesehatan reproduksi remaja. Kemudian, memberikan ilmu terkait pendewasaan usia perkawinan dan penurunan angka kematian ibu serta bayi.
“Lalu, pemahaman konsep keluarga kecil dan pembangunan keluarga serta peningkatan kualitas pendidikan usia produktif,” imbuh Bambang.
Tingginya laju pertumbuhan penduduk memicu tingginya angka pengangguran dan kualitas kesehatan yang masih rendah. Banyak persoalan remaja terkait pergaulan bebas, pernikahan dini dan penyalahgunaan narkoba yang harus segera ditangani.
“Sehubungan hal tersebut perlu adanya suatu upaya dalam menghadapinyasalah satunya yaitu menanamkan pendidikan kependudukan pada generasi muda,” jelasnya.
Generasi muda yang mulai ditanamkan pendidikan kependudukan utamanya siswa di sekolah. Agar mereka menyadari persoalan yang akan dihadapi di era mendatang.
“Terkait melimpahnya tenaga kerja, juga mendorong mereka untuk tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas yang memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran serta sikap dan perilaku berwawasan kependudukan,” kata Bambang.
Untuk itu diperlukan sinergitas dari berbagai pihak untuk mengatasi dan mengantisipasi permasalahan yang ditimbulkan dari dampak kependudukan. Salah satunya dengan cara meningkatkan peran strategis guru dalam menanamkan pengetahuan, sikap, perilaku yang responsif dan adaptifdalam menghadapi situasi kependudukan kepada para pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik.
“Upaya yang dilakukan adalah dengan mengintegrasikan materi kependudukan ke dalam proses belajar mengajar sesuai kurikulum dan kearifan lokal yang berlaku melalui pembentukan SSK,” tambahnya.
Materi pendidikan kependudukan yang ada di sekolah nantinya bukan merupakan mata pelajaran baru, sehingga tidak akan menambah jam pelajaran dan tidak akan mengganggu jam belajar mengajar. Diharapkan dengan adanya integrasi materi ini generasi muda dapat lebih memahami dan memiliki wawasan kependudukan.
“ Sekolah Siaga Kependudukan harus konsisten memberikan materi kependudukan agar tetap ada dalam kurikulum , sehingga nantinya akan muncul kesadaran kepedulian peserta didik terhadap kondisi kependudukan di daerahnya masing-masing,” pungkas Bambang. (PI-7)
