PURBALINGGA – Pengurus Badan Pimpinan Cabang (BPC) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Purbalingga masa Bhakti 2019 – 2024 dikukuhkan, Selasa (3/11) di OR Graha Adiguna Kompleks Pendopo Dipokusumo. Pengukuhan dilaksanakan oleh Ketua BPD PHRI Provinsi Jawa Tengah melalui Wakil Ketua, Ilham Muhammad Saleh.
Adapun pengurus BPC PHRI Kabupaten Purbalingga masa bhakti 2019 – 2024 yang dikukuhkan sesuai dengan SK BPD PHRi Provinsi Jawa Tengah Nomor 031/KPTS/PHRIJTXII/2019 diantaranya, Ketua : KH Supono Mustajab SSos MSi, Wakil Ketua I : Drs Eko Susilo, Wakil Ketua II : Abdul Gani, Sekretaris I : Agus Dwiantoro, Sekretaris II : Kristin, Bendahara I : Kristian N S, Bendahara II, Sugeng Siswadi, Bidang Humas : Adi Wijaya Pamungkas, Bidang Organisasi Umi Nur Hayati, Bina Pembinaan Hotel Dede Rahman, Bidang Pembinaan Restoran Ahmadi, Bidang Destinasi Wisata : Bambang Adi Sukamto, Bidang Kelembagaan Perizinan dan Legal : Nugrah Tri Rahayu, Bidang SDM dan Setrtifikasi : Yosi Puspitasari, Pidang Pemasaran dan Promosi : Hanif Wahyudi, Bidang Litbang dan Informatika Teknologi IT : Denny Sutanto.
Kepala Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata (Dinporapar) Purbalingga, Yanuar Abidin SH menyampaikan maksud kegiatan ini sebagai adalah sebagai salah satu upaya peningkatan inovasi di bidang kepariwisataan, yang tujuannya adalah menambah daya tarik untuk menarik wisatawan Kabupaten Purbalingga.
“Selain itu, dengan terbentuknya PHRI yang berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kepariwisataan maka diharapkan organisasi ini bisa menjadi wadah pemersatu dalam memperjuangkan dalam iklim usaha yang menyangkut harkat dan martabat pengusaha yang bergerak di bidang penyediaan akomodasi pariwisata, hotel, dan jasa makanan dan minuman, restoran serta lembaga pendidikan pariwisata,” katanya.
Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM mengatakan Kabupaten Purbalingga saat ini sedang getol-getolnya mendorong sektor pariwisata agar lebih maju. Sebab menurutnya, Pariwisata adalah prime mover perekonomian, ketika ada wisata maka akan ada multiplier effect dimana usaha-usaha jasa/perdagangan akan menggeliat.
“Ini jadi peluang para pengusaha hotel restoran di Purbalingga untuk ke depan mengembangkan usahanya. Apalagi pertengahan 2020, bandara JB Soedirman akan segera dioperasionalkan, ini akan menjadi peluang baru, karena ketika ada bandara akan membawa perubahan besar,” katanya.
Dengan keberadaan bandara, Pemkab Purbalingga akan terus mensupport 3A (Attraction, Amenity and Accessibility). Attraction, yakni membuat sesuatu yang memikat pengunjung dari luar yakni pengembangan wisata milik pemerintah, maupun desa dan swasta. “Purbalingga memiliki banyak wisata yang potensial, dimana tahun 2018 meraih kunjungan wisata terbanyak ketiga di Jateng,” katanya.
Ketika wisata berkembang, maka Amenity yang terdiri dari pengusaha hotel restoran akan mengikuti. Pemkab Purbalingga juga terus menambah kualitas Accessibility dengan peningkatan dan perbaikan jalan untuk supporting system penunjang hadirnya wisatawan mancanegara atau domestik .
“Kami meyakini dan sangat optimis. Kalau saat ini industri jasa restoran dan hotel kontribusinya terhadap PDRB di Purbalingga masih sekitar 10%, akan tetapi ke depan ada bandara dan pengembangan wisata, maka bisa meningkat lagi,” katanya.
Bupati mengucapkan terimakasih kepada pengusaha hotel retoran yang telah berkontribusi dan hadir di Purbalinga. Dengan demikian atas kehadiran ini akan menahan perputaran uang agar tetap di Purbalingga sehingga bisa berdampak pada perekonomian daerah dan peningkatan PAD.
Kepala Badan Keuangan daerah (Bakeuda) Drs Subeno MSi menjelaskan saat ini perolehan pajak daerah dari sektor Hotel dan Restoran di bulan November 2019 telah melebihi target yang ditetapkan. “Pajak restoran dari target Rp 950 juta sudah tercapai lebih dari Rp 1 miliar. Sedangkan pajak hotel dari target Rp 54 juta sekarang sudah mencapai Rp 57 juta,” katanya.(Gn/Humas)
