PURBALINGGA – Kabupaten Purbalingga mendapat kunjungan kerja Wakil Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI (Jawa Tengah) Casytha Arriwi Kathmandu, Kamis (12/3). Kunjungan tersebut dalam rangka reses ke tingkat daerah jelang penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dalam waktu dekat ini.
Kunjungan kerja kali ini berfokus menyerap masukan dari daerah khususnya di bidang investasi dan usaha kecil mikro menengah (UMKM). Pemkab Purbalingga, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyampaikan sejumlah masukan dan kendala kepada DPD RI untuk nantinya bisa diangkat penyelesaiannya di tingkat nasional.
“Menarik investasi tidak bisa berdiri sendiri. Ada permasalahan yang harus dirumuskan di tingkat nasional. Kami mengusulkan program pembukaan akses. Kita punya Desa Serang, itu kalau terhubung Baturraden maka ini akan menumbuhkan banyak investasi ,” kata Kepala DPMPTSP Purbalingga , Ato Susanto AP MSi di Ruang Rapat DPMPTSP.
Hal kedua yang ia sampaikan yakni mengenai status jalan di Purbalingga yang maksimal baru barkapasitas jalan provinsi belum nasional. Dengan kapasitas yang masih demikian, menurutnya masih belum bisa menjadi lalu-lintas transportasi untuk keperluan proyek industri skala besar. Sehingga masih terhambat mendapatkan investasi dalam skala besar.
“Kami harap bisa ada peningkatan status jalan. Terlebih dengan akan adanya bandara, maka kami berhak dilewati jalan nasional. Tanpa adanya sarana pendukung, investasi yang besar tidak akan berkembang masuk,” katanya.
Disamping itu, ia juga menyampaikan permasalahan internal teknis khususnya mengenai sistem Online Single Submission (OSS) 1.1 yang masih banyak kelemahan dan perlu diberbaiki di tingkat pusat. Pada kesempatan ini, hadir pula Kepala DinkopUKM Purbalingga yang menyampaikan beberapa hal yang telah dilakukan oleh Pemkab Purbalingga dalam mengembangkan UMKM.
Diantaranya dalam hal permodalan, Pemkab Purbalingga telah memfasilitasi subsidi bunga dan Kredit Mawar (bunga 0%). Sedangkan untuk pemasaran, pembuatan kemasan dan penjualan melalui platform Tuka-Tuku di Bukalapak yang telah membantu peningkatan penjualan produk UMKM 30-50%.
Wakil Ketua Komite IV DPD RI (Jawa Tengah) Casytha Arriwi Kathmandu dalam sambutannya menyampaikan tugas utama DPD RI adalah menasionalkan isu lokal dan membumikan isu nasional kepada yang ada di daerah. Terkait dengan masukan pembukaan akses dan peningkatan kapasitas jalan diusahakan untuk menjadi pertimbangan kebijakan di tingkat pusat.
“Dengan adanya Bandara JB Soedirman ini, saya yakin menjadi permulaan kebangkitan Kabupaten Purbalingga nantinya. Terkait tentang ststus jalan, akan kami usahakan, karena disayangkan sekali kalau kita punya bandara tapi sektor lain tidak dimaksimalkan, ini eman-eman,” katanya.
Di tingkat pusat saat ini masih digodok penyusunan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja yang merupakan aturan Omnibus Law. Aturan tersebut nantinya akan banyak mencakup kebijakan investasi, tenaga kerja maupun UMKM yang tidak hanya menguntungkan satu pihak saja.
“Semangat aturan ini memang untuk menarik investor sebanyak-banyaknya ke Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memproyeksikan realisasi investasi mencapai Rp 886 triliun pada tahun 2020 ini. Sedangkan Jawa Tengah ditargetkan Rp 70 triliun,” katanya.
Terkait dengan kebijakan UMKM, Casytha apresiasi terhadap permodalan Kredit Mawar di Purbalingga, sebab kebijakan ini sangat langka dan jarang ada yang berani mengambil kebijakan ini.
“Permodalan seperti Kredit Mawar baru saya temui di sini. Karena biasanya tidak ada yang pernah berani kasih kredit tanpa bunga. Di beberapa perbankan tidak berani,” katanya.
Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM menyampaikan realisasi investasi di Purbalingga dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Tahun 2019 lalu realisasi mencapai 679 miliar.
“Target ahun ini target bisa jauh melanpaui dari itu, karena ada peluang dibangunnya bandara dan Perda RTRW yang akan disahkan, kami optimis,” katanya.
Bupati juga mengucapkan terimakasih atas kunjungan kerja DPD RI di Purbalingga ini. Ia berharap, masukan-masukan yang telah diberikan Pemkab Purbalingga bisa menjadi rujukan yang ada di tingkat pusat untuk nanti bisa merumuskan kebijakan yang bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat sampai skup bawah.(Gn/Humas)
