PURBALINGGA – Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, SE, B.Econ, MM meminta agar Bantuan sosial (Bansos) yang disalurkan kepada masyarakat akibat terdampak covid-19 jangan sampai menimbulkan konflik antar tetangga.
“Penyaluran bansos memang sensitif dan berat, terkadang satu ada yang dapat, tetangga yang lain tidak, bisa menjadi geger. Jangan sampai masalah bansos menimbulkan konflik di lapangan, apalagi antar tetangga,” kata Bupati Tiwi, Kamis (21/5) petang saat melakukan koordinasi dengan para camat.
Bupati Tiwi meminta agar para camat terus berkoordinasi dan bekerja keras dengan kepala desa dan kepala kelurahan agar penyaluran bansos bisa berjalan baik. Ketika ada yang tidak tepat, khususnya bansos dari Kemensos, hal itu bisa diatasi dengan bansos lainnya. Ada lima jenis bansos, yang dari Kemensos hampir seluruhnya sudah didistribusikan.
“Jika ada yang belum menerima, dan sekiranya warga yang belum menerima memang betul-betul tidak mampu, maka bisa diusulkan melalui BLT Dana Desa, atau Bansos Provinsi atau bisa Bansos Kabupaten,” kata Bupati Tiwi.
Bupati mengakui, usulan calon penerima Bansos Kabupaten ternyata membludak. Semula Pemkab menyiapkan untuk 36.350 KK (Kepala Keluarga), namun ternyata total usulan dari seluruh desa mencapai 55.000 KK. Sementara yang tercover Bansos provinsi sebanyak 38.113 KK, dari rencana perkiraan semula 43.542 KK. Bansos kabupaten dan provinsi berupa sembako senilai Rp 200 ribu dan akan diberikan tiga kali.
“Pemkab tidak mungkin menyetujui seluruh usulan dari desa, karena kuota yang dipersiapkan sekitar 36.350 KK. Jika nanti masih ada KK miskin di desa dan belum tercover serta betul-betul membutuhkan, maka Pemdes bisa menambah BLT Dana Desa yang semula hanya maksimal 35 persen. Ketentuan baru, desa bisa menambah BLT Dana Desa atas persetujuan bupati,” kata Bupati Tiwi.
Bupati Tiwi menambahkan, untuk Bansos Provinsi mulai Jumat (22/5) akan didistribusikan. Begitu juga untuk Bansos kabupaten, sudah mulai disalurkan Selasa (19/5) kemarin dan diharapkan sebelum lebaran sudah bisa selesai semua ke seluruh desa di Purbalingga. “Sedang untuk BLT Dana Desa, sampai saat ini baru 80 desa dari 224 desa yang sudah mencairkan. Kami berharap, Jumat (22/5) semua desa sudah mencairkan,” tambahnya.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Dinsosdalduk KB PP PA) Purbalingga Raditya Widayaka mengatakan, jumlah penerima Bansos provinsi memang berkurang dari usulan karena verifikasi dari provinsi yang melaksanakan intruksi BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) yang menyebut calon penerima selain menggunakan data NIK, juga dipadankan dengan nomor KK.
“Jumlah calon penerima Bansos provinsi berkurang karena terkena pemadanan nomor KK yang tidak valid, data ganda DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Jika dibanding kabupaten Banyumas, Banjarnegara dan Cilacap, Kabupaten Purbalingga termasuk paling banyak. Bahkan Kabupaten Banjarnegara kuota bansos provinsi nol, sama seperti Kabupaten Temanggung,” kata Raditya. (y-Humas Purbalingga)
