PURBALINGGA – Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, SE, B.E.Con, MM bersama Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Purbalingga mengikuti rapat koordinasi penanganan Covid-19 dengan Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Selasa (30/6).
Rapat yang dilakukan secara virtual, Presiden Jokowi dan Gubernur Ganjar Pranowo berada
di Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Jawa Tengah, Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, sementara Bupati Tiwi bersama Tim Gugus Tugas megikuti dari Ruang Rapat Bupati Purbalingga.
Dalam pengarahannya, Presiden Jokowi meminta agar Bupati/walikota se-Jawa Tengah untuk tidak mengendurkan penanganan dan pencegahan Covid-19. Menurut presiden, ancaman Covid-19 sejatinya belum berakhir. Hal ini dilatarbelakangi penambahan kasus harian masih cukup tinggi di beberapa provinsi. Kondisi ini harus tetap diwaspadai agar tidak muncul gelombang kedua penularan Covid-19
“Ancamannya masih tinggi, kondisinya juga berubah-ubah masih sangat dinamis. Kita harus menjaga jangan sampai muncul gelombang kedua. Jangan sampai muncul second wave. Saya titip, yang kita hadapi ini bukan urusan krisis kesehatan saja, tapi juga masalah ekonomi. Krisis ekonomi,” tegas Presiden Jokowi.
Presiden meminta agar strategi intervensi yang berbasis lokal diterapkan dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini. Menurut Presiden, strategi tersebut lebih efektif daripada melakukan karantina atau isolasi di tingkat kabupaten atau kota.
“Strategi intervensi yang berbasis lokal, jadi mengarantina, mengisolasi RT, mengisolasi RW, mengisolasi kampung atau desa itu lebih efektif daripada kita mengarantina kota atau kabupaten. Ini lebih efektif. Jadi strategi ini agar kita pakai bersama-sama sehingga kita harapkan terjadi penurunan di Rt maupun di R0,” kata Presiden.
Pada kesempatan tersebut, Presiden juga berpesan kepada gubernur, bupati, dan wali kota agar segera mengeluarkan anggaran-anggaran yang berkaitan dengan kesehatan. Menurut Presiden, hal tersebut berkaitan dengan peredaran uang di masyarakat.
Selain anggaran di bidang kesehatan, Presiden juga meminta agar belanja bantuan sosial (bansos) juga segera dikeluarkan. Hal ini penting agar jaring pengaman sosial atau social safety net bagi masyarakat terpenuhi, terutama mereka yang terkena dampak dari Covid ini.
“Ketiga, yang berkaitan dengan stimulus ekonomi terutama untuk usaha mikro, usaha kecil, ini betul-betul juga provinsi, kabupaten, dan kota juga harus melihat lapangannya. Anggaran untuk ini juga siapkan. Pemerintah pusat juga menyiapkan, provinsi menyiapkan, kabupaten menyiapkan, kota menyiapkan. Ini berlapis-lapis seperti ini sehingga tidak ada yang tercecer. Tiga hal ini segera keluarkan dari APBD kita sekali lagi agar peredaran uang di masyarakat semakin besar,” jelasnya.
Tak hanya di daerah, sebelumnya Presiden juga telah memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga agar segera mengeluarkan belanja-belanja yang ada. Kepala Negara berujar, dirinya bahkan memantau langsung soal anggaran tersebut sehingga mengetahui betul berapa yang sudah terserap.
“Kalau masih rendah, saya telepon langsung saya tegur menterinya atau kepala lembaganya. Karena memang jangan kita biarkan uang yang beredar ini semakin kering atau semakin sedikit. Harus terus belanja-belanja itu kita dorong agar peredaran uang yang ada di masyarakat semakin banyak,” paparnya. (*)
