PURBALINGGA – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar Workshop Monev Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa. Kegiatan yang berlangsung di pendopo Dipokusumo, Selasa (27/10) menghadirkan narasumber Kepala Kanwil Direktorat Jendral Pembendaharaan Provinsi Jawa Tengah Sulaimansyah S.E, dan Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Adil Hamonangan Pangihutan, MM.
Saat menjadi narasumber direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa, Adil Hamonangan Pangihutan MM mengatakan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diberi perintah untuk mengawal ketat pengelolaan anggaran Dana Desa beserta realisasinya.
Tahun 2020 dimasa pandemi ini, seluruh anggaran pemerintah difokuskan pada penangangan kesehatan, jaring pengaman sosial (JPS), maupun dana-dana untuk pemulihan ekonomi nasional maupun daerah.
“Kita akan kawal penggunaan anggaran, agar selalu berada pada koridor dan mengikuti aturan yang ada. Nanti akan kami juga akan tunjukan hasil dari pengawalan atau evaluasi. Sisi mana yang masih perlu mendapat perhatian,” tuturnya. Adil Hamonangan juga menambahkan ada empat hal pokok yang harus diawasi. Ke empat hal itu meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban atau pelaporan.
Pjs Purbalingga Sarwa Pramana SH MSi meyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Komisi IV DPD RI, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri, Kepala Dirjen Pembendaharaan dan Pimpinan BPKP atas sinergitas yang terjadi. Sinergitas ini akan menjadi sarana yang baik untuk menggerakan roda penyelenggaraan pemerintahan di Purbalingga.
Terlebih dimasa pandemi Covid-19, muncul aturan baru terkait penggunaan dana desa yang lebih difocuskan pada pemberdayaan masyarakat dan penanganan terdampak covid. Perlu adanya pengelolaan dan pemanfaatan dana desa yang baik dan tepat sasaran agar dapat membantu perbaikan ekonomi masyarakat desa akibat pandemi Covid-19 ini. Aturan baru terkait penggunaan dan pengelolaan dana desa dapat dikomunikasikan dan didiskusikan pada forum workshop ini.
“Saya berharap workshop ini dapat menjadi sarana diskusi mengenai berbagai masalah yang dihadapi dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa di masa pandemi ini dan dapat ditemukan solusi bersama untuk menghadapi masalah-masalah tersebut,” harapnya.
Dalam workshop juga diserahkan plakat dari perwakilan BPKP kepada Pjs Bupati Purbalingga dan tiga narasumber lain. (Dhimas-Wildan/Mgg/Umg/Humasprotokol)
