Perubahan APBD 2021, Pendapatan Daerah Diproyeksikan Naik 4,6 Miliar Rupiah

PURBALINGGA – Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga dalam Perubahan APBD 2021 diperkirakan akan naik sebesar Rp Rp 4.659.930.000. Hal itu dipaparkan Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM dalam Rapat Paripurna DPRD acara Penyampaian Nota Keuangan Rencana Perubahan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021, Jumat (13/8).

“Pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga diproyeksikan naik sebesar  Rp 4.659.930.000, atau naik 0,24 % dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 1.975.765.702.000 sehingga menjadi Rp 1.980.425.632.000,” ungkap Bupati.

Adapun kenaikan pendapatan tersebut bersumber dari beberapa pos pendapatan. Diantaranya : Bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 31.521.294.000; Bertambahnya lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 6.566.549.000. Namun juga berkurang dana transfer sebesar Rp 33.427.913.000.

“Kenaikan PAD yang terbesar berasal dari kenaikan pendapatan BLUD, sedangkan penurunan dana transfer terjadi karena adanya pemotongan dau oleh pemerintah pusat serta adanya sisa DAK non fisik tahun 2020. Sementara itu lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan karena adanya setoran pengembalian hibah Pilkada tahun 2020,” katanya.

Disamping proyeksi pendapatan daerah naik, belanja daerah dalam Perubahan APBD 2021 juga naik. Belanja daerah direncanakan naik 6,49 % atau Rp 130.889.138.000.  Sehingga dari Rp 2.016.926.613.000, menjadi Rp 2.147.815.751.000.

Belanja daerah diantaranya untuk membiayai pemenuhan kekurangan belanja wajib pemerintah, Penyediaan anggaran untuk penanganan dampak Covid-19 utamanya penanganan kesehatan. Disamping itu juga untuk membelanjakan pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur dalam rangka pelayanan dasar masyarakat, penyediaan pendidikan, pertanian, penyediaan sarpras perdagangan serta kegiatan prioritas SKPD lainnya.

“Penerimaan pembiayaan daerah mengalami kenaikan Rp 126.229.208.000. Kenaikan bersumber dari  SiLPA 2020 yang sebagian besar merupakan SiLPA yang terikat BLUD, BOS, tunjangan sertifikasi, serta sisa Dana Alokasi Khusus,” katanya.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan tetap, yakni sebesar Rp 12.067.426.000. Dengan demikian terdapat pembiayaan netto sebesar Rp 167.390.119.000, yang digunakan untuk menutup defisit atau selisih antara pendapatan dan belanja daerah. (Gn/Humas)