PURBALINGGA – Sebanyak 15 pejabat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemkab Purbalingga dirotasi sekaligus dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati, Jum’at (5/11) di Pendopo Dipokusumo. Rotasi ini dilakukan dalam rangka kebutuhan organisasi sekaligus penyegaran untuk meningkatkan kinerja kelembagaan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Proses pelantikan JPT Pratama ini telah didahulukan dengan beberapa mekanisme uji kompetensi, wawancara oleh Tim Pansel dan telah mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari KASN, serta persetujuan dari Gubernur,” imbuh Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM.
Sebanyak 15 pejabat yang dirotasi, diantaranya : Kusmartadhi SH sebelumnya Staf Ahli Bupati Bidang Ketatalaksanaan dan Keuangan bertukar posisi dengan Drs Sridadi MM menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan; Yani Sutrisno U SSos sebelumnya Kepala Dinhub menjadi Staf Ahli BUpati Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
Drs Budi Susetyono MPA sebelumnya Kepala Dinkop UKM menjadi Asisten Administrasi Umum Sekda; Yanuar Abidin SH sebelumnya Asisten Administrasi Umum Sekda menjadi Inspektur Inspektorat Daerah; Edy Suryono SSos MM sebelumnya Dinaker menjadi Sekretaris DPRD; Drs Suroto MSi sebelumnya Kepala Satpol PP menjadi Kepala Bappelitbangda; Siswanto SPt MSi sebelumnya Kepala Bappelitbangda menjadi Kepala Bakeuda;
Tri Gunawan Setiyadi SH MH sebelumnya Sekretaris DPRD menjadi Kepala Dindikbud; Ir Zainal Abidin MM sebelumnya Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan menjadi Kepala DKPP; Drs Bambang Wijonarko MSi sebelumnya Kepala DInporapar menjadi Kepala Dinaker; Raditya Widayaka AP sebelumnya Kepala Dinsosdalduk-KBPPPA menjadi Kepala Dinhub; Drs Mohammad Najib MSi sebelumnya Kepala Dinpermasdes menjadi Kepala Dinarpus; Dra Jiah Palupi Twihantarti MM sebelumnya Kepala Dinarpus menjadi Kepala Dinkominfo; drg Hanung Wikantono MPPM sebelumnya Kepala Dinkes menjadi Direktur RSUD dr R Goeteng Taroenadibrata.
Bupati berpesan, khususnya kepada kepala OPD pengelola pendapatan agar target-target yang sudah diproyeksikan dalam APBD dapat terealisasi. Mereka juga dituntut untuk bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Saya menginginkan para kepala OPD yang menduduki OPD baru, untuk mempelajari business process di OPD masing-masing, ini menjadi keharusan. Karena harus paham apa yang jadi kendala dan apa yang harus dilakukan,” katanya.
Dijelaskan kemungkinan kemampuan APBD 2022 sangat terbatas, apalagi dana transfer pusat ke daerah menurun. Pengadaan PPPK dan CPNS 2021 yang biasanya dibiayai pemerintah pusat melalui penambahan dana transfer, namun kali ini tidak ditambah, justru sebaliknya.
“Kemampuan fiscal kita menjadi sangat terbatas, oleh karena nya para kepala OPD dalam menyusun program kegiatan 2022, kita perlu tentukan skala prioritas, jangan sampai membuat program yang tidak mampu direalisasikan, ini mohon jadi pencermatan,” katanya.
Kepala OPD juga diminta bermain jejaring dan memiliki channel link ke pemerintah pusat untuk menggaet program. Disamping itu harus memiliki inovasi di tengah keterbatasan anggaran dan menggali potensi optimalisasi PAD.
“Dalam rangka efisiensi, maka sistem harus dibangun. Ini penting untuk mempermudah evaluasi dan monitoring. Dengan sistem kita bisa melihat mana OPD yang telat, mana OPD yang progresnya bagus,” katanya.
Bupati menjelaskan, setelah rotasi 15 pejabat ini akan dilanjutkan dengan pengisian 8 jabatan pimpinan kepala OPD yang masih kosong. Diantaranya Kepala Dinpermasdes, DPUPR, Dinkop UKM, DInkes, Dinsosdalduk-KBPPPA, DInporapar, Dinperindag dan Satpol PP. Nantinya akan diisi baik dengan proses lelang atau seleksi terbuka.
“Target kami awal Bulan Desember, proses pengisian eselon II, III dan IV di beberapa wilayah bisa selesai sebelum memperingati Hari Jadi. Sehingga 2022 kita running dengan personil yang lebih lengkap dan power charge lebih maksimal sehingga nanti kita bisa berlari sprint untuk mengejar ketertinggalan,” ungkapnya.(Gn/Humas)
