PURBALINGGA, INFO- Guna menyikapi isu global perubahan iklim, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan taksonomi hijau untuk dunia usaha. Peluncuran tersebut dirangkaikan dengan acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2022 yang diikuti secara virtual oleh seluruh Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia, Kamis (20/1/2022) dan Pemkab Purbalingga diikuti oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Drs Agus Winarno, M.Si.
Presiden mengatakan, untuk merancang pedoman penyusunan kebijakan dalam memberikan insentif maupun disinsentif dari berbagai kementerian dan Lembaga termasuk OJK. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki kebijakan taksonomi hijau selain Tiongkok, Asean dan Uni Eropa.
“Taksonomi Hijau dapat didefinisikan sebagai klasifikasi sektor berdasarkan kegiatan usaha yang mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup dan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim. Taksonomi hijau bersifat sebagai living document dan terbuka untuk mengalami penyesuaian dalam konteks pengembangan klasifikasi dan bentuk kegiatan usaha baru dan sejalan dengan penegasan Presiden RI atas komitmen Indonesia dalam penanganan perubahan iklim di UN Climate Change Conference ke-26 (COP26),” katanya.
Presiden juga menyinggung tentang pemulihan ekonomi pasca pandemi dengan optimis karena Indonesia telah berhasil mengendalikan pandemi dengan berhasil menyuntikkan 301 juta dosis dengan rincian 85% dosis 1 dan 58% dosis 2. Namun demikian, rakyat Indonesia harus hati-hati dengan varian Omicron yang lebih mudah menular.
“Pemulihan ekonomi menjadi konsentrasi kita bersama setelah kita sejauh ini bisa mengendalikan pandemi. Namun tetap harus berhati-hati karena varian Omicron lebih cepat menular,” ujarnya.
Guna mensukseskan pemulihan ekonomi khususnya yang berkaitan dengan sektor perbankan, Presiden memberikan arahan agar sektor UMKM jangan dipersulit dalam mengurus kredit usaha. Pada saat sekarang pelaku UMKM yang bisa mengakses perbankan baru sekitar 20% dan di tahun 2024 ditarget 30% pelaku UMKM bisa mengakses kredit perbankan.
“Saya tidak mau dengar lagi sulitnya pelaku UMKM dalam mengakses kredit perbankan. Saya mentargetkan di tahun 2024 30% pelaku UMKM bisa mengakses perbankan,” pungkasnya. (LL/Kominfo).
