PURBALINGGA – Dusun/Kampung Pasren Desa Bajong Kecamatan Bukateja dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga sebagai kampung Keluarga Berencana (KB). Pencanangan Dusun Pasren yang secara resmi dilakukan oleh Penjabat Bupati Purbalingga Budi Wibowo, Rabu (27/1) bertujuan meningkatkan peran tokoh agama dalam pengelolaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kepedulian pimpinan wilayah tentang keberhasilan program KKBPK serta meningkatkan capaian program KKBPK dan menjadikan program itu sebagai budaya.
Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Purbalingga mengatakan, pencanangan Kampung KB merupakan tidak lanjut dari dari pencananangan yang sudah dilakukan oleh presiden Jokowi di Kota Cirebon beberapa waktu lalu. Selain itu, pencanangan tersebut diharapkan tidak hanya sekedar berhenti sampai pada tataran kegiatan tersebut.
“Namun kegiatan ini hendaknya diikuti dengan berbagai langkah nyata, sehingga apa yang menjadi maksud kegiatan tersebut dapat terwujud,”tuturnya.
Budi menambahkan, agar program tersebut dapat disinergikan dengan berbagai program di sektor lainnya, seperti sektor pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan dan lain sebagainya. Sehingga hal tersebut akan meningkatkan kualitas hidup dalam rangka mewujudkan keluraga kecil yang berkualitas. Kegiatan tersebut, juga jangan hanya dimaknai sebagai seremonial saja, akan tetapi juga ditujukkan untuk meningkatkan jumlah peserta KB modern serta meningkatkan ketahanan keluarga melalui kegiatan program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (PIKR).
“Kegiatan tersebut juga untuk meningkatkan pemberdayaan keluarga serta menurunkan angka kekerasan dalam rumah tangga dan meningkatkan derajat kesehatan pada umumnya,”tuturnya.
Penjabat Bupati juga meminta agar pencanangan tersebut juga harus diikuti peran serta dan kepedulian dari semua pihak termasuk lembaga non pemerintah. Semua unsur terkait seperti dunia usaha/perusahaan juga dituntut ikut mensukseskan program tersebut. Perusahaan juga diminta memberikan edukasi kepada karyawannya untuk ikut berperan serta mendampingi, memfasilitasi dan membina program tersebut.
“Dalam upaya mengembangkan program KB, perlu dukungan dari semua pihak, termasuk dari kalangan dunia usaha. Karena tugas mensejahterakan masyarakat melalui program KB bukan hanya tugas pemerintah saja, namun dunia usaha juga dituntut ikut mendukung program tersebut. Dinas terkait juga saya minta mensosialisasikan kepada perusahaan-perusahaan terkait hal tersebut,”pintanya.
Selain itu, Budi juga berharap, kedepan agar warga masyarakat yang belum menggunakan alat KB aktif modern untuk ditingkatkan. Peran dari tim pengelola KB di desa dibawah kendali kades dan penyuluh KB supaya ditingkatkan. Aparatur desa juga untuk turut aktif berperan dan menggiatkan kegiatan tersebut. Hal tersebut untuk menepis adanya pandangan negatif tentang KB modern seperti n MOW dan MOP. (Sukiman)
