PURBALINGGA INFO – Bupati Tiwi ajak Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Purbalingga (IPHI) dapat bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan berperan serta dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Purbalingga.
IPHI dianggap memiliki peran besar dalam pembangunan daerah, khususnya pembinaan dan pemberdayaan umat Islam. Sebagai organisasi strategis untuk meningkatkan partisipasi dan menyerap aspirasi umat, IPHI diharapkan turut menangani masalah sosial dan ekonomi.
“Ke depan perlu direncanakan juga pemberdayaan sosial dan ekonomi umat Islam melalui peran IPHI. Umat Islam yang mayoritas di Purbalingga harus kuat dari sisi ekonomi. Tidak mustahil ke depan IPHI dapat membentuk Koperasi IPHI, supermarket IPHI, atau gerai makanan halal. Dari sisi sosial dapat membentuk lembaga pendidikan yang dikelola IPHI,” katanya.
Hal ini disampaikan Bupati Tiwi yang diwakili Asisten Administrasi Umum Budi Susetyo saat acara Silaturahmi Halal Bihalal IPHI dan Pelatikan Pengurus Daerah MTP IPHI (Majelis Ta’lim Perempuan IPHI) Kabupaten Purbalingga masa bakti 2021-2026, bertempat di Pendopo Dipokusumo, Sabtu (21/05/2022).
Bupati mengucapkan selamat kepada 27 pengurus MTP IPHI terlantik, serta berharap acara ini dapat mempererat tali silaturahmi dan memperkokoh Ukhuwah Islamiyah dalam mewujudkan haji mabrur sepanjang hayat.
Sementara itu Ketua IPHI Purbalingga Munir Ibrahim mengatakan, IPHI Purbalingga telah melakukan beberapa program kepedulian sosial kepada kaum Dhuafa dan anak Yatim Piatu di 13 kecamatan. Ke depannya menurut Munir IPHI akan terus mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga demi kemaslahatan umat.
“Insyaaallah dengan kerjasama dengan Yayasan Perwira sejahtera, nanti bulan Juni akan kita selesaikan yang 5 kecamatan lagi, mohon doa restunya mudah-mudahan akan bisa bermanfaat berjalan dengan lancar,” katanya.
Turut hadir dalam acara tersebut Ketua DPRD, Forkompimda, Sekertaris Daerah, Kepala Kementerian Agama Purbalingga, Staf Ahli Bupati, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarkat. (DHS/Kominfo)
