PURBALINGGA, INFO- Guna mendeteksi dini potensi konflik yang akan timbul di masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga melalui kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar pelatihan kewaspadaan kepada aparatur yang ada di wilayah Kecamatan dan Desa, Senin (27/6/2022) di Gedung Andrawina komplek hotel Owabong Bojongsari.
Deteksi dini tersebut dimaksudkan agar aparatur yang ada di desa dan kecamatan mengetahui ancaman-ancaman yang bisa saja timbul. Hal tersebut disampaikan R. Imam Wahyudi, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Purbalingga saat mewakili Bupati Dyah Hayuning Pratiwi di acara bertajuk Awasdinda (Agen Kewaspadaan Dini Daerah).
Imam mengatakan, pemerintahan di wilayah kecamatan dan desa perlu mengetahui poin yang berpotensi menjadi ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan. Menurutnya, setelah masa reformasi pemerintahan desa dan juga tingkat di atasnya jangan sampai terlena terhadap potensi ancaman keamanan.
“Setelah reformasi 98 kita termasuk yang ada di desa jangan sampai terlena bahwa kita berpikiran tidak ada potensi gangguan ancaman keamanan,” katanya.
Dia menambahkan, salah satu potensi konflik yang bisa timbul adalah saat jelang dan pasca perhelatan hajat politik seperti Pilkada dan Pilkades. Konsolidasi dan rekonsiliasi antar pendukung harus dilakukan untuk meredam percikan yang bisa saja menimbulkan konflik yang lebih besar.
“Dulu BPD (Badan Perwakilan Desa) bisa melakukan impeach terhadap Kades dan itu menimbulkan potensi konflik. Pemerintah kemudian mensiasati dengan aturan seperti mengubah nomenklatur BPD menjadi Badan Permusyawaratan Desa yang membatasi pengawasan BPD,” imbuhnya.
Imam juga meminta pemerintah desa untuk lebih mencermati definisi otonomi desa yang bisa saja menimbulkan permasalahan. Otonomi desa yang dimaksud adalah pemerintah desa tetap harus berkoordinasi komprehensif dengan Pemkab, bukan berjalan sendiri.
“Otonomi yang dimaksud adalah desa diberi keleluasaan mengolah potensi yang dimiliki tanpa mengabaikan koordinasi dengan Pemkab,” ujarnya.
Imam mengharapkan kepada Pemdes dan Kecamatan untuk melakukan pemetaan komprehensif terhadap simpul-simpul potensi konflik. “Dipetakan sehingga tidak membesar apabila mendeteksi potensi konflik,” katanya.
Kepala Kantor Kesbangpol Purbalingga, Sadono menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan inovasi dari pihaknya untuk melibatkan pihak lain tentang deteksi dini konflik sosial di masyarakat. “Ini adalah salah satu inovasi dari kami dengan melibatkan unsur masyarakat lain untuk pendeteksian dini potensi konflik,” pungkasnya. (LL/Kominfo).
