PURBALINGGA INFO – Pembangunan infrastruktur pedesaan di wilayah Kabupaten Purbalingga terus berjalan. Salah satunya seperti yang dilakukan di Desa Cendana, Kecamatan Kutasari.
Jalan Desa di wilayah Kadus 3 RT 6 RW 3 Desa Cendana dibangun dengan memanfaatkan dana Bantuan Keuangan Khususus (BKK) dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebesar Rp 200.000.000. Selain itu Pemerintah Desa Cendana juga akan membangun jalan usaha tani (JUT) dan talud jalan melalui program TMMD.
“Adapun untuk jalan usaha tani bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah sebesar 450 juta,” kata Camat Kutasari Titis Panjer Rahino saat ditemui disela-sela kegiatan Halal Bi Halal Aparatur Pemerintah Kecamatan Kutasari, di Aula Kecamatan Kutasari, Selasa (16/5/23).
Titis berharap pembangunan infrastruktur jalan dapat dimanfaatkan oleh warga untuk mendukung berbagai aktivitas keseharian para petani, pedagang, maupun aktivitas produktif lainnya sehingga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Cendana dan sekitarnya.
“Tentunya pembangunan infrastruktur jalan desa, talud dan jalan usaha tani sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Cendana dan sekitarnya, terutama dalam rangka untuk memperlancar arus lalulintas sehingga meningkatkan perekonomian warga. Disamping itu dengan adanya jalan usaha tani ini diharapkan bisa memperlancar distribusi hasil-hasil pertanian di Desa Cendana dan sekitarnya,” tambahnya.
Titis menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Bupati Purbalingga yang telah mengalokasikan pembangunan infrastruktur di wilayah Kecamatan Kutasari.
“Sesuai dengan arah kebijakan prioritas RPJMD Kabupaten Purbalingga yang disampaikan Ibu Bupati Dyah Hayuning Pratiwi salah satu tujuan pembangunan infrastruktur adalah untuk recovery ekonomi pasca pandemi Covid-19,” tambahnya.
Hadir dalam kegiatan Halal Bi Halal Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, Ketua DPRD Purbalingga HR Bambang Irawan, Sekda Purbalingga Herny Sulasti , Asisten Administrasi Umum Sekda Budi Susetyono, dan Kepala OPD terkait. (DHS/Kominfo)
