PURBALINGGA INFO- Penanganan kemiskinan ekstrem tidak bisa teratasi hanya oleh satu pihak seperti pemerintah. BUMN, BUMD, lembaga filantropi hingga diaspora atau warga Jawa Tengah yang sedang bekerja di luar negeri. Khusus variabel terakhir (diaspora), Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, SH., M.I.P Rabu (7/6/2023) saat rapat koordinasi dengan seluruh Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jateng dengan agenda Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PKE) mengajak keseriusan para perantau Jawa Tengah yang sedang berada di luar untuk ikut peduli dengan tanah kelahirannya sehingga kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah segera terentaskan.
Gubernur mengatakan, pengentasan kemiskinan harus dilakukan bersama-sama seluruh pihak dengan percepatan yang komprehensif. Dirinya menggambarkan percepatan sertifikasi tanah yang dilakukan secara cepat dan tepat yang bisa dilakukan pula untuk percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah.
“Kita ajak teman-teman diaspora untuk membantu Kabupatennya masing-masing sehingga kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah ini bisa segera teratasi. Kita bisa contoh percepatan pak Presiden dalam sertifikasi tanah. Kalau tidak ada percepatan, bisa saja sertifikasi tanah selesai 100 tahun,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyoroti beberapa variabel yang harus diintervensi Pemkab/ Kota di Jateng seperti Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), listrik, Anak Tidak Sekolah (ATS), Jamban dan juga termasuk stunting. Gubernur menyampaikan kegembiraannya terkait intervensi penanganan stunting yang mencapai 100 persen termasuk Kabupaten Purbalingga.
“Saya senang intervensi stunting mencapai 100 persen. Kami mendorong variabel lain juga digenjot agar target segera tercapai,” ujarnya.
Gubernur juga meminta optimalisasi Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan yang berada di sekitar Kabupaten/Kota di Jateng. Tak hanya itu, Gubernur Ganjar Pranowo juga meminta desain penganggaran baik APBD perubahan 2023 maupun APBD murni 2024 lebih menyasar kepada pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Saya kira masih mampu untuk mencapai itu. Kita bisa mendesain APBD dan petakan juga kebutuhan intervensi agar lebih mengena,” ungkapnya.
Rakor tersebut juga diikuti oleh Pemkab Purbalingga secara daring yang dipimpin Sekda Purbalingga, Herni Sulasti, SH., MH., C.Fra serta jajaran pejabat yang terkait dengan penanganan kemiskinan ekstrem di Purbalingga. Senada dengan Gubernur, Sekda Purbalingga meminta jajarannya untuk melakukan pemetaan prioritas intervensi dari APBD Kabupaten.
“Dari APBD yang ada di Dinrumkim kan ada. Kita bisa ploting ke 38 Desa miskin ekstrem yang ada di Purbalingga,” pungkasnya. (* Kominfo).
