PURBALINGGA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purbalingga Herni Sulasti mengungkapkan upaya menjadikan Bandara Jenderal Besar Soedirman (JBS) sebagai Feeder Umrah, merupakan solusi awal untuk optimalisasi bandara. Ke depan, Bandara JBS akan tetap diproyeksikan sebagai bandara komersial yang juga melayani penerbangan umum.
“Tentunya ini belum langkah permanen, karena kami juga terus berpikir bagaimana penerbangan ini bisa berjalan untuk penerbangan umum. Jadi kita masih sementara Feeder Umrah. Nanti pariwisata pada tahap berikutnya akan kami paketkan dengan Wonosobo (dan Banjarnegara) yang memiliki Dieng yang sudah jadi prioritas pariwisata nasional,” kata Sekda Herni saat menerima kunjungan pejabat Sekretariat Kabinet RI (Setkab RI), Kamis (8/6/2023) di Ruang Rapat Bupati.
Untuk diketahui, kunjungan Setkab RI ke Purbalingga merupakan dalam rangka monitoring terhadap kebijakan yang sudah diambil Presiden RI Joko Widodo yakni pembangunan Bandara JBS. Kunjungan ini juga merangkum permasalahan/kendala yang terjadi. Nantinya setiap masukan akan dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait.
Pada kesempatan ini, Sekda Herni memaparkan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk optimalisasi Bandara JBS. Awal keberadaannya mendapat antusias yang tinggi mengingat harga tiket ke Halim Perdanakusuma hanya Rp 577 ribu sangat bersaing dengan tiket kereta api. Namun sejak pembatasan Pandemi Covid-19 serta harga bahan bakar avtur naik, harga tiket menjadi sekitar Rp 1,2 juta.
“Harga segitu cukup memberatkan daya beli masyarakat. Sehingga kami terus mencari potensi, mulai dari wisata, tenaga kerja Purbalingga di luar daerah, kargo. Namun saat ini yang masuk akal adalah potensi umrah dan mendapat dukungan dari kabupaten lain karena tidak membebani APBD,” katanya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Purbalingga Istanto Sugondo mengungkapkan, keberadaan Bandara JBS ke depan tentu memiliki optimisme harapan yang baik.
“Kami pasti optimis kalau ke depan bandara ini pasti akan sangat dibutuhkan apalagi kalau IKN (ibu kota negara) terbangun dan pindah ke sana, tentu dibutuhkan pesawat yang bisa direct ke sana dari wilayah sini,” katanya.
Executive General Manager Bandara JBS Harry Glenardie mengungkapkan sebagai pengelola bandara jika hanya mengandalkan feeder umrah cukup berat tanpa penerbangan umum. Ia berharap ke depan APBN bisa mensupport perpanjangan runway.
“Sehingga beberapa airlines bisa masuk ke bandara kami terutama untuk jenis-jenis pesawat yang mampu melayani rute-rute jarak jauh, seperti Kalimantan dan sebagainya,” katanya.
Sementara itu Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum Setkab RI, Hennie Ambar Susilowati mengungkapkan pihaknya sudah merangkum apa yang jadi kendala dengan Bandara JB Soedirman. Masukkan yang Ia terima akan menjadi bahan diskusi di tingkat pusat.
“Mungkin nanti bisa digali lagi potensi wisatanya, harapan kami potensi kargo barang/logistik terkait potensi daerah seperti apa tentu ini akan sangat mendukung. Terkait harga avtur memang sedang dalam pembahasan di tingkat pusat untuk nanti dicarikan solusinya,” katanya.(Gn/Prokompim)
