PURBALINGGA INFO – Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga secara konsisten meningkat dibandingkan tahun 2022. Hal itu tercermin dari hasil survei terbaru PT Navigator Strategi Indonesia, sebanyak 83,80 persen masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintahan saat ini.
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan kegiatan pengukuran secara komperehensif berupa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Hal ini disampaikan Barid Hardiyanto peneliti Navigator Strategi Indonesia saat kegiatan sosialisasi hasil survei SKM Kabupaten Purbalingga di Ruang Rapat Ardilawet Gedung B Setda Purbalingga, Kamis (8/6/23).
“Nilai SKM Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 menunjukan tren peningkatan dari 82,04 menjadi 83,80 naik sebesar 1,76. Semua unsur pelayanan publik mengalami kenaikan,” katanya.
Jika merujuk Permenpan nomor 14 tahun 2017, nilai interval konversi dari 76,61-88,30 menunjukkan kinerja pelayanan publik di Kabupaten Purbalingga dalam kategori baik.
Dijelaskan lebih lanjut, dalam menilai kepuasan publik, terdapat 9 indikator untuk mengukur kinerja unit penyelenggara pelayanan publik yaitu, penilaian tentang persyaratan mendapatkan layanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya pelayanan, kesesuaian antara layanan yang dijanjikan dan yang didapatkan, kompetensi petugas yang memberikan layanan, sikap petugas dalam memberikan pelayanan, respon instansi terhadap masukan dan kritikan dari masyarakat dan kenyamanan ruang layanan.
Asisten Administrasi Umum Sekda Purbalingga, Budi Susetyono menyampaikan, pelaksanaan SKM bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
“Ini akan menjadi acuan bagi kita untuk lebih meningkatkan lagi mutu dan kualitas pelayanan kita kepada masyarakat, bagaimana kita berinovasi agar pelayanan bisa lebih cepat, bisa lebih mudah dan tentunya bisa lebih murah,” pungkasnya. (DHS/Kominfo)
