PURBALINGGA INFO – Dalam rangka mensukseskan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Bina Ideologi,Karakter dan Wawasan Kebangsaan bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Purbalingga melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Penguatan Karakter dan Wawasan Kebangsaan Dalam Membangun Harmoni Kebangsaan di Hotel Owabong Purbalingga, Kamis (21/9/23).
Kepala Badan Kesbangpol Purbalingga, Pandi, mengatakan kegiatan ini menjadi penting karena sebentar lagi Indonesia akan menghadapi pesta demokrasi pilkada serentak 2024.
“Sehingga dengan diselenggarakannya kegiatan pada hari ini semakin menguatkan karakter dan wawasan kebangsaan dalam rangka mensukseskan pemilu 2024,” katanya.
Pandi menambahkan Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Badan Kesbangpol juga telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka penguatan karakter dan wawasan kebangsaan serta upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat.
“Seperti sosialisasi deteksi dini penanganan konflik sosial, penguatan ideologi pancasila, sosialisasi P4GN, pemantauan kelancaran penyelenggaraan pemilu, serta sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula yang kita laksanakan di sekolah-sekolah,” lanjutnya.
Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Kemendagri, Drajat Wisnu Setyawan menyampaikan, belajar dari penyelenggaraan pemilu serentak 2019, dimana banyak diwarnai oleh konflik-konflik sosial yang dibumbui dengan berita hoax terkait isu-isu SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) maka pesta demokrasi 2024 harus memiliki persiapan yang lebih matang.
“Kita harus siap mengawal momen bersejarah tersebut, kita harus banyak belajar dari pengalaman pemilu sebelumnya terutama pemilu 2019 yang merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara serentak. Maka pesta demokrasi 2024 harus memiliki persiapan yang lebih matang. Pencegahan akan adanya isu-isu SARA serta menghalau berita hoax dalam pemilu harus dapat dilakukan sedini mungkin,” katanya. (DHS/Kominfo)
