PURBALINGGA – Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengajak para pengusaha/penanam modal di Purbalingga untuk ikut mengentaskan kemiskinan ekstrem. Hal yang bisa dilakukan adalah dengan menyalurkan dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan yang terkoordinasi dengan Pemkab Purbalingga.
“Kemiskinan di Kabupaten Purbalingga tahun 2023 masih ada 14,99% dan kemiskinan ekstrem 1,9 %. Kita butuh kolaborasi agar CSR ini bisa menjawab tantangan ‘PR’ kemiskinan yang ada di Purbalingga,” kata Bupati Tiwi dalam acara Purbalingga Business Forum Tahun 2023, Senin (11/12/2023) di Pendopo Dipokusumo.
Bupati mengungkapkan, selama ini tidak menutup kemungkinan perusahaan-perusahaan di Purbalingga sudah menyalurkan CSR. Akan tetapi belum terkoordinasi dan terekam peruntukannya oleh Pemda. Oleh karena itu Bupati mensosialisasikan regulasi terbaru mengenai CSR ini.
“Kita baru saja mengundangkan Perda Nomor 10 tahun 2023, Perda ini mengatur guideline bagi bapak ibu (pengusaha) sekalian dalam mengalokasikan CSR agar tidak salah alokasikan dana,” katanya.
Melalui Perda tersebut, menurut Bupati perlu dibentuk Forum CSR Badan Usaha. Forum tersebut akan menjembatani Pemda dengan Perusahaan. Tugasnya mensosialisasikan arah kebijakan CSR dan pengawasan penyalurannya.
“Untuk proses penyaluran CSR tetap dilakukan oleh perusahaan masing-masing, namun wajib melaporkan tiap tahun kepada Pemda sehingga saling terintegrasi dengan program pemerintah,” katanya.
Bupati menawarkan beberapa pilihan CSR yang bisa diberikan untuk mengentaskan kemiskinan. Mulai dari bantuan sektor pemugaran rumah tidak layak huni, akses listrik, air bersih, jambanisasi, bantuan disabilitas, bantuan untuk anak risiko stunting, pengentasan pengangguran dan anak tidak sekolah. Orang/penerima bantuan tersebut harus mengacu data yang dimiliki Pemda.
Untuk diketahui, Purbalingga Business Forum Tahun 2023 ini merupakan forum komunikasi 2 arah antara Pemda dengan pengusaha/penanam modal. Pemkab Purbalingga menyerap aspirasi dari pengusaha terkait apa yang jadi kendala untuk diselesaikan bersama demi menciptakan iklim usaha kondusif, investasi yang inklusif dan berkelanjutan.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Purbalingga, Rocky Djungjunan memberi masukan agar Pemda memfasilitasi pelatihan keterampilan kerja untuk kepentingan jenis industri yang dominan di Purbalingga yaitu rambut palsu dan bulu mata palsu. Sehingga perusahaan-perusahaan ini tidak kesulitan mencari karyawan yang bisa langsung kerja.
“Purbalingga itu punya BLK (Balai Latihan Kerja) namun saya lihat di sini kebanyakan memberi keterampilan kerja untuk kebutuhan perusahaan di luar Purbalingga seperti otomotif, las, belum mengakomodir keterampilan kerja untuk perusahaan di Purbalingga seperti wig dan bulu mata palsu,” katanya.(Gn/Prokompim)
