YOGYAKARTA, INFO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga dan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (FT UGM) menandatangani kesepakatan terkait kerja sama geospasial daerah. Tujuan adanya kerja sama ini diharapkan meningkatkan peranan data spasial dalam perencanaan pembangunan di Purbalingga.
Hal itu disampaikan oleh Sekda Purbalingga Herni Sulastri, saat penandatanganan nota kesepakatan di Aula FT UGM, Rabu (4/9/2024). Kegiatan juga dihadiri ketua PPIDS dan anggota, kepala Bapelitbangda Purbalingga, Kepala Dinkominfo, Kabag Hukum, Kabag Pemerintahan dan Kepala DPUPR.
Herni mengatakan kesepakatan ini terkait 3 kerja sama yang akan dilakukan 5 tahun kedepan antara lain: pertama pendamping dalam penyusunan informasi geospasial tematik yang terstandarisasi dan terbina. Kedua, pendampingan simpul jaringan informasi geospasial dan yang ketiga kerja sama penelitian geospasial termasuk penempatan mahasiswa magang.
“Kerja sama ini juga harapkan sebagai pengembangan Tridarma Perguruan tinggi. Sehingga Pemkab perlu support dari berbagai pihak yakni melalui PPIDS agar informasi gesoapasil dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan. Harapannya simpul jaringan yang sudah termasuk kategori optimal bisa menjadi unggul kedepannya,” tambahnya.
Sedangkan dekan FT UGM Prof Selo mengatakan sangat menyambut baik kerja sama tersebut. Dengan adanya kerja sama ini UGM bisa memberikan sumbangsihnya terhadap pembangunan Indonesia. Yakni dengan penyusunan dan pemanfaatan data-data geospasial untuk pengambilan kebijakan di pemerintahan daerah.
“Bidang spasial menjadi bidang yang sedang menarik bagi pemerintahan dikarenakan peta spasial bisa menggambarkan potensi-potensi daerah secara visualisasi bukan dalam bentuk tabel-tabel yang kurang menarik. Dikarenakan di UGM mempunyai keberagaman ilmu sehingga bisa mengambil solusi dari berbagai bidang,”ujarnya.
Selain dengan Pemkab Purbalingga, UGM juga bekerjasama dengan Pemkab Wonosobo terkait kerja sama potensi panas bumi. Pengembangan geopark, terkait dengan pengembangan wisata, serta perencanaan pengembangan wilayah. (Sap/kominfo)