PURBALINGGA INFO – Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi), menghadiri acara Gebrak Gotong Royong Membangun Desa di Desa Panunggalan, Kecamatan Pengadegan. Acara tersebut dirangkai dengan pengukuhan pengurus PKRT Kecamatan dan Desa untuk masa bakti 2024-2029 serta penyerahan Surat Keputusan (SK) penyesuaian masa jabatan anggota BPD se-Kecamatan Pengadegan, Jumat (6/9/24).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tiwi turut bergotong royong membangun bronjong di sungai Desa Panunggalan. Desa Panunggalan mendapatkan bantuan 20 bronjong kawat dari Dinas Perumahan dan Permukiman Purbalingga (Dinrumkim), sementara batu disediakan secara swadaya oleh masyarakat. Selain itu, Bupati Tiwi juga meresmikan jalan desa sepanjang 350 meter yang dibangun menggunakan dana desa sebesar Rp199 juta, serta meresmikan Gedung Serbaguna Manunggal Jaya dan Mushola Al Hidayah.
Dalam sambutannya, Bupati Tiwi menyampaikan bahwa selama 3,5 tahun kepemimpinannya, banyak hal telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Di tahun pertama, fokus pemerintah adalah menangani pandemi COVID-19. Di tahun kedua, pemerintah menaruh perhatian pada pemulihan ekonomi Purbalingga yang sebelumnya mengalami defisit sebesar -1,32%.
Berbagai program pemulihan ekonomi diluncurkan, termasuk subsidi bunga dan bantuan hibah mulai dari Rp10 juta hingga Rp50 juta bagi kelompok UMKM, tani, seni budaya, dan pariwisata. Pemkab Purbalingga juga melakukan Roadshow Pemulihan Ekonomi di 18 kecamatan guna mempromosikan produk UMKM lokal. Bupati Tiwi juga menginstruksikan BUMD perbankan untuk mendukung permodalan para pelaku UMKM.
“Alhamdulillah, dengan fokus yang kami lakukan, ekonomi kita yang sebelumnya minus 1,32% melesat naik menjadi 5,42% di tahun kedua, di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional,” katanya.
Pada tahun ketiga, fokus pemerintah beralih ke peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu program unggulannya adalah Universal Health Coverage (UHC), yang memudahkan akses pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu.
Program UHC ini pertama kali diluncurkan di Banyumas Raya oleh Pemkab Purbalingga. Melalui program ini, warga yang tidak memiliki kartu BPJS dapat tetap mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit atau puskesmas dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). BPJS mereka akan diproses dalam 1×24 jam dan preminya ditanggung oleh pemerintah.
“Pak RT perlu mensosialisasikan ini kalau di desanya ada masyarakat yang tidak mampu, nggak perlu takut kalau mau berobat. Sekarang disemua fasilitas kesehatan bisa dilayani, tidak hanya di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah, di rumah sakit swasta program UHC ini juga bisa dilayani,” terangnya
Selain itu, Pemkab Purbalingga juga mengangkat lebih dari 2.000 tenaga honorer di bidang pendidikan dan kesehatan menjadi P3K. Di tahun keempat, Pemkab Purbalingga fokus pada penanggulangan kemiskinan. Pada tahun 2024, Purbalingga berhasil keluar dari 5 besar kabupaten termiskin di Jawa Tengah, dengan tingkat penurunan kemiskinan sebesar 0,81%, tertinggi di Jawa Tengah.
“Walaupun anggaran kita terbatas, selama kita fokus pada satu program, insya Allah hasilnya akan dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.
Bupati Tiwi juga menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur akan menjadi prioritas pada tahun 2025, setelah fokus pada peningkatan kualitas SDM dan ekonomi. (dhs/Kominfo)
