SEMARANG – Jelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru (Nataru) 2025 Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Jawa Tengah mendapat pengarahan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, Senin (16/12/2024) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang. Sejumlah isu strategis dibahas untuk diantisipasi seperti : inflasi, kelangkaan kepokmas dan energi, lonjakan arus lalu-lintas, gejolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK), isu potensi bencana hidrometeorologi dan isu terorisme.
“Nataru menjadi agenda tahunan dihadapkan sejumlah tantangan. Pergerakan masyarakat lebih tinggi dari hari hari biasa sehingga muncul peningkatan kebutuhan BBM, transportasi, infrastruktur, kepokmas, pasokan energi. Waspadai pula potensi bencana hidrometeorologi serta jaga kondusivitas wilayah untuk umat kristiani,” kata Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana.
Aspek kesiapan Kepokmas, Pj Gubernur Jateng mengarahkan agar kabupaten/kota menjaga stabilitas pangan dengan mengadakan Gerakan Pangan Murah, penyaluran subsidi pangan dengan komoditas beras dan minyak goreng, pengendalian inflasi, sidak pasar dan operasi pasar dan lainnya.
“Pada November 2024 inflasi year on year (yoy) Jawa Tengah sebesar 1,33%. Capaian ini berada di bawah nasional 1,55%. Saya harap tingkat inflasi ini bisa terus dijaga,” katanya.
Terkait dengan ketersediaan stok beras, Perum Bulog Divisi Regional Jateng menyediakan sebanyak 152.990 ton beras untuk momentum Nataru, jumlah tersebut diklaim cukup. Pj Gubernur menghimbau agar masyarakat tidak perlu khawatir akan kekurangan stok pangan ini. “Perlu diinformasikan, masyarakat sudah tidak perlu melakukan aksi borong atau melakukan pembelian dengan jumlah berlebihan karena stok beras untuk masyarakat Jawa Tengah saat ini aman,” katanya.
Aspek mitigasi bencana hidrometeorologi, Pj Gubernur memberi sejumlah himbauan kepada masyarakat. “Membersihkan saluran air di lingkungan sekitar untuk mengurangi risiko banjir, hindari aktivitas di sekitar wilayah rawan bencana serta siapkan perlengkapan darurat. Tetap tenang hadapi perubahan cuaca ekstrem serta pahami langkah evaluasi,” katanya.
Mendasari info dari Badan Meteorologi, Klomatologi dan Geofisika (BMKG), Pj Gubernur mengungkapkan dampak cuaca ekstrem saat ini berpotensi empat kali lebih besar dibanding tahun lalu, sehingga harus diwaspadai. Selama awal 2024 hingga 8 Desember 2024 tercatat ada 324 kejadian bencana di Jateng dengan nilai kerugian capai Rp 76,74 miliar.
Wakil Bupati Purbalingga H Sudono selaku pejabat yang hadir mengikuti Rakor Forkopimda ini menyampaikan, Pemkab Purbalingga akan menindaklanjuti apa yang menjadi arahan. Ia akan meneruskan hal ini kepada organisasi perangat daerah (OPD) terkait di Kabupaten Purbalingga.
“Sejumlah isu strategis yang telah disampaikan harus menjadi perhatian bersama agar kondusifitas wilayah Kabupaten Purbalingga terjaga dan inflasi terkendali dalam menghadapi Nataru,” katanya.
Untuk diketahui, Rakor Forkopimda ini selain melibatkan Forkopimda di tingkat Jateng dan Kabupaten/Kota se-Jateng juga melibatkan PLN, Pertamina, Bulog, Bank Indonesia (BI), dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).(Gn/Prokompim)
