PURBALINGGA-DINKOMINFO, Pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga pada APBD perubahan 2017 diperkirakan naik sebesar 2,4 persen atau sebesar Rp 45,65 miliar. Pendapatan yang semula Rp 1,896 triliun diproyeksikan menjadi 1,942 triliun. Kenaikan tersebut ditopang dari kenaikan pendapatan asli daerah sebesar 37,8 persen, dana perimbangan sebesar 3,8 persen dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 0,3 persen .
Sedangkan untuk anggaran belanja daerah juga diproyeksikan naik sebesar 5,9 persen atau sebesar Rp 120,926 miliar. Anggran belanja tersebut yang semula Rp 2,053 triliun diproyeksikan menjadi Rp 2,174 triliun. Anggaran belanja akan digunakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 1,138 triliun dan belanja langsung sebesar Rp 880,121 miliar.
Hal tersebut disampaikan Bupati Purbalingga, Tasdi saat rapat paripurna DPRD terkait nota keuangan rencana perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga tahun anggaran 2017, Sabtu (3/6). Pada rapat tersebut juga dibahas rancangan peraturan daerah tentang pertangungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2016 serta nota kesepakatan kebijakan umum perubahan APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD 2017.
“Belanja pegawai yang semula dianggarkan sebesar Rp 812,988 miliar diproyeksikan turun sebesar Rp 37,327 miliar atau 4,6 persen menjadi Rp 775,661 miliar, dikarenakan banyaknya pegawai yang pensiun,” kata Tasdi.
Kemudian pada sektor belanja tidak langsung lainnya juga banyak mengalami kenaikan, lanjut Tasdi seperti belanja hibah naik 46,1 persen, belanja bantuan sosial naik 51,5 persen, bantuan keuangan naik 1,7 persen dan belanja tidak terduga naik 55 persen. Sedangkan yang tidak naik belanja subsidi dan belanja bagi hasil kepada pemerintah desa.
“Belanja langsung mengalami kenaikan sebesar 17,7 persen atau sebesar Rp 155,999 miliar, sehingga menjadi Rp 1,036 triliun,” katanya.
Belanja langsung menurut Tasdi akan digunakan untuk membiayai prioritas pembangunan seperti penciptaan landasan yang kokoh untuk pelaksanaan pembangunan sebesar Rp 130,55 miliar. Penegakan dan pelaksanaan empat pilar sebesar Rp 883,656 miliar, pengarustamaan pembangunan berkelanjutan sebesar Rp 9,994 miliar serta dukungan sektor lain secara sinergis sebesar Rp 11,883 miliar.
“Sedangkan untuk penerimaan pembiayaan yang semula Rp 178,182 miliar menjadi Rp 253,643 miliar atau naik 42,4 persen. Kemudian pengeluaran pembiayaan naik 0,9 persen dari Rp 20,939 miliar menjadi Rp 21,126 miliar,” katanya.
Dengan diserahterimakan rencana perubahan, Tasdi berharap pencapaian sasaran program dan kegiatan bisa lebih optimal. Sehingga hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diperlukan dukungan segenap pimpinanan dan anggota DPRD terhadap pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Bupati beserta jajarannya. (Sap’$/foto :Prie)
