PURBALINGGA, INFO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) Center of Excellence (CoE) dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Kerjasama ini dalam lingkup pemberian beasiswa kepada pengelola keuangan dan Aparat Pengawasan Internal pemerintah (APIP) yang diinisiasi oleh Program State Accountability Revitalization (STAR) Asian Development Bank. Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, SE, B.Econ diKantor Pusat BPKP Jakarta, Selasa (18/7).
Penandatanganan MoU dilakukan antara Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Polhukam dan PMK, Binsar H Simanjuntak selaku penanggungjawab STAR BPKP, dengan Rektor dari delapan Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. Ke-delapan PTN itu yakni Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Hasanuddin (Unhas). Sementara kabupaten/kota yang menandatangani sebanyak 14 Pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Purbalingga. Setiap kabupaten/kota bermitra dengan PTN, untuk Purbalingga dengan Undip Semarang.
Wabup Dyah Hayuning Pratiwi mengatakan, CoE merupakan bentuk kerjasama tiga pilar antara BPKP, PTN, dan pemda untuk mendukung tata kelola pemerintah. Kerjasama ini bertujuan mempercepat penyebaran best practicesakuntabilitas keuangan dan pembangunan melalui riset terapan, pengembangan metodologi, dan diseminasinya. “Pemkab Purbalingga sangat menyambut baik kerjasama ini karena akan mendukung reformasi di bidang manajemen keuangan dan audit sektor publik melalui pemberian beasiswa program S2 dan S1,” kata Dyah Hayuning Pratiwi.
Sementara itu Kepala BPKP Ardan Adiperdana mengungkapkan, selain memberikan beasiswa, Program STAR juga berupaya melakukan transfer of knowledge kepada aparatur pemerintah daerah melalui pengembangan pusat unggulan (Center of Excellence) bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terdepan di Indonesia. “BPKP ditunjuk sebagai Executing Agency yang bertanggungjawab dalam suksesnya pelaksanaan program STAR. Sampai dengan Juni 2017, jumlah lulusan program gelar STAR S1 sebanyak 452 dan S2 sebanyak 1.503, sehingga secara kumulatif sebanyak 1.955 orang atau 78,20% dari target DMF (Design and Monitoring Framework),” kata Ardan.
Ardan mengatakan, upaya pencapaian sasaran pembangunan tidak lepas dari dukungan birokrasi dan tata kelola yang berkualitas. Pondasi awalnya adalah penguatan SDM dan proses bisnis pemerintahan yang baik. “Hkami berharap kegiatan CoE menghasilkan perbaikan proses bisnis pemerintahan dan sekaligus menjadi penyempurnaan body of knowledge bagi kurikulum PTN,” kata Ardan.
Acara penandatanganan MoU itu disaksikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Sekjen Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Ainun Na’im.
Ainun Na’im mengkapkan pentingnya keterlibatan PTN dalam program STAR. “Keterlibatan PTN dalam program ini tidak hanya sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga akan memberikan feedback untuk PTN agar memiliki kurikulum yang relevan untuk kebutuhan masyarakat,” ujar Ainun Na’im.
Sementara itu, Tjahjo Kumolo menyoroti kondisi pengelolaan keuangan daerah yang masih minim.“Saya sadar, kondisi yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, salah satunya adalah SDM yang menguasai akuntansi sangat minim. Oleh karenanya perlu menempatkan fungsi PTN menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap proses pengambilan kebijakan pembangunan kepala daerah,” ungkap Tjahjo. (PI-1)
