PURBALINGGA, Penanggulangan kemiskinan di Purbalingga harus dilaksanakan secara komperhensif, integral dan berkelanjutan. Purbalingga menurut Kepala Bapelitbangda Purbalingga yang diwakili oleh Kabid Pemerintah dan Kesejahteraan sosial, Sri Haryanto salah satu kantong kemiskinan di Jawa Tengah yang pada tahun 2006 pernah mencapai 32,38 persen.
“Kemudian pada tahun 2016 turun menjadi 18,98 persen atau sebanyak 171.780 jiwa. Namun penurunan yang signifikan tersebut masih menempati peringkat ke 4 di Provinsi Jawa Tengah,” katanya saat membuka workshop strategi pemberdayaan masyarakat kurang mampu, Senin (10/11) di Aula Balai Apoeng, Bojongsari.
Kemiskinan menurut Sri Haryanto menyebabkan rendahnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup pokoknya. Tingkat konsumsi makanan masih dibawah standar pola pangan harapan yakni sebesar 87,9. Dari data yang ada terdapat 88.415 KK penerima beras sejahtera (rastra), ada 82.415 jiwa warga miskin dan rentan miskin yang belum masuk Peserta bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan nasional (JKN). Sehingga perlu biaya sebesar Rp. 22,824 miliar pertahun untuk melakukan upaya penanggulangan kemiskinan di Purbalingga.
” Untuk penanggulangan kemiskinan maka dibutuhkan pemikiran dan kerja keras, yang panjang dan berkesinambungan. Kemudian perlu adanya keterlibatan multisektor menjadi kunci utama,” katanya.
Kendala lainnya adanya Penanggulangan kemiskinan yang belum tepat sasaran. Program-program yang ada belum sepenuhnya memahami kebutuhan masyarakat khususnya kebutuhan masyarakat miskin. Untuk itu perlu terobosan yang dimulai dari menggugah semangat orang miskin untuk berfikir maju.
“Dengan adanya workshop tersebut diharapkan steak holder mampu menyusun formulasi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, komperhensif dan partisipatif,” katanya.
Kemudian adanya peta situasi eksisting penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh lintas sektoral. Serta tersusunnya rekomendasi dan rencana strategis tentang pemberdayaan masyarakat kurang mampu.
” Kegiatan workshop akan berlangsung selama dua hari, sampai Sabtu (11/11). Yang diikuti oleh OPD terkait serta desa-desa yang kemiskinan tinggi di masing-masing kecamatan,” pungkasnya (PI-2)
