PURBALINGGA, INFO – Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan berbagai pihak akan menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait pembangunan bandara Jenderal Besar Soedirman (JBS), Jum’at (17/11) di Jakarta. MoU tersebut akan ditandatangani oleh Bupati Purbalingga H Tasdi, SH, MM, Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo, SH, MIP, Direktur Utama PT Angkasa Pura (AP) II Muhammad Awaluddin, Asisten Logistik KSAU Marsekal Muda TNI Yadi Husyadi, dan Direktur Utama LPPNPI (Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia)/Airnav Indonesia, Novie Riyanto.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Purbalingga, Tri Gunawan Setyadi, SH, MH mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman tersebut menjadi dasar pelaksanaan pembangunan bandara komersial JBS yang berada di Desa Wirasaba, Kecamatan Bukateja, Purbalingga. Saat ini, Pangkalan Udara (Lanud) JBS yang semula dikenal dengan Lanud Wirasaba merupakan pangkalan udara militer tipe C yang dioperasikan oleh TNI Angkatan Udara.
“Penandatangan MoU antara Pemkab Purbalingga dengan berbagai pihak tersebut menjadi catatan sejarah dimulainya realisasi pembangunan bandara Jenderal Besar Soedirman. Selanjutnya, PT Angkasa Pura II yang akan menjadi operator BJS mulai merealisasikan pembangunan fisik dengan finalisasi Detail Enginering Design (DED). Diharapkan pada pertengahan Desember 2017 akan dilakukan groundbreaking dimulainya pembangunan fisik bandara JBS, dan pada Desember 2018, bandara JBS sudah bisa dioperasionalkan,” kata Tri Gunawan, Kamis (16/11).
Tri Gunawan menambahkan, sebelumnya, Markas besar TNI Angkatan Udara (Mabes TNI AU) telah memberikan ijin dan persetujuan kepada Pemkab Purbalingga yang akan membangun akses jalan menuju bandara JBS di wilayah Kemangkon. Lahan milik TNI AU yang akan dibangun akses jalan itu sepanjang 420 meter x 20 meter. Persetujuan itu terungkap dalam rapat yang digelar di oleh Tim Teknis Aset TNI AU di ruang Rapat Disfaskonau Gedung B2 Lantai 7 Mabes AU Jakarta, Kamis (10/8/2017). Rapat yang dipimpin oleh Kadisfaskonau Marsekal pertama TNI Ir Ruslan Efendi, M.Sc juga dihadiri Bupati Purbalingga H Tasdi, SH, MM.
Selain persetujuan penggunaan lahan, rapat tersebut juga menghasilkan dua poin lain yakni, sesuai dengan surat Menteri Perhubungan RI nomor AU.101/3/17 PHB 2017 tertanggal 8 Agustus 2017 tentang Pengembangan Lanud Jenderal Besar Soedirman, Menhub meminta kepada Menteri BUMN untuk menugaskan PT AP II guna membangun Bandara Jenderal Besar Soedirman. “Poin ketiga dalam rapat ketika itu yakni akan disusun MoU atau pernyataan bersama tentang rencana pembangunan dan pengusahaan Bandara Jenderal Besar Soedirman antara TNI AU, pemprov Jateng, Pemkab Purbalingga, PT AP II, Airnav Indonesia dan BMKG,” kata Tri Gunawan sembari menambahkan, penandatangan MoU tersebut akhirnya dilaksanakan pada Jum’at, 17 November 2017 ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, dalam kunjungan kerja Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Minggu (6/8/2017) lalu bersama Direktur Utama PT AP II Muhammad Awaluddin ke Lanud JBS Purbalingga, telah diputuskan untuk pengembangan Lanud Jenderal Besar Soedirman (Wirasaba) menjadi bandara Jenderal Besar Soedirman. Pengelolaan bandara komersial itu nantinya dilakukan oleh PT AP II selaku operator. PT AP II telah menyiapkan anggaran Rp 350 miliar untuk membangun berbagai sarana prasarana pendukung seperti runway, taxiway, bangunan terminal seluas 3.000 meter persegi dan sarana lain. Untuk landasan pacu, dari sekarang 850 meter, akan diperpanjang menjadi 1.600 meter dengan lebar 30 meter. Tahap selanjutnya akan diperpanjang lagi menjadi 2.000 hingga 2.400 meter. (PI-1)
