PURBALINGGA, HUMAS – Belajar dari berbagai kasus penyalahgunaan keuangan pada Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd), Ruang Belajar Masyarakat (RBM) PNPM MPd Kabupaten Purbalingga akan mengawal salah satu desa di Purbalingga sebagai percontohan. Hal ini akan dilaksanakan paling lambat akhir tahun ini.
“Dalam akhir kegiatan TOT RBM Ini, kami menemukan permasalahan-permasalahan seputar SPP sehingga perlu dikawal melalui RBM. Masalah itu mulai dari masyarakat yang belum mengenal SPP, nilai pinjaman yang belum sesuai permintaan hingga prosedur pencairan dana pinjaman SPP terlalu rumit,” ujar Assesor Lembaga Sertivikasi Pemberdayaan, F Sujarwo, saat menjadi narasumber dalam Training of Trainer (TOT) RBM yang ditutup Kamis (10/10) di Owabong Cottage.
Pengawalan SPP ini, lanjut dia, menjadi sangat penting mengingat semakin banyaknya anggota masyarakat yang terjebak kasus dari penggelapan hingga korupsi. Seperti kasus penyalahgunaan keuangan hingga Rp 3,3 miliar di Bayat Kabupaten Klaten yang tengah diperbincangkan di media saat ini. Dengan dibentuknya RBM di suatu desa khusus untuk mengawal SPP, diharapkan hal-hal semacam itu dapat diminimalkan.
Selain RBM Desa, dalam diskusi yang mengakhiri rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan selama tiga hari itu, digagas pula Badan Usaha Milik Badan Kerjasama Antar Desa (BUM BKAD) berupa pusat grosir. Grosir ini diarahkan untuk menumbuhkan sumber-sumber pembiayaan operasional yang sah.
“Seperti RBM Desa yang kami pilih satu desa percontohan, untuk pusat grosir ini kami juga akan memilih satu kecamatan sebagai percontohan,” imbuh Fasilitator Kabupaten PNPM MPd Muhammad Mujadid STP MM.
Mujadid menambahkan, pemilihan desa dan kecamatan percontohan ini akan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan berbagai fakta di lapangan. Salah satu pertimbangan terpenting, desa atau kecamatan yang akan dipilih haruslah desa atau kecamatan yang terbaik dalam pelaksanaan PNPM MPd selama ini dan masyarakatnya tergolong masyarakat yang terbuka pada perubahan ke arah lebih baik.
“Jika grosir BKAD ini bisa kita realisasikan, ini bisa menjadikan PNPM MPd Purbalingga sebagai acuan untuk nasional,” jelasnya. (cie)
