PURBALINGGA, INFO- Ledakan jumlah penduduk merupakan masalah yang tidak bisa diabaikan bagi suatu Negara termasuk di Kabupaten Purbalingga. Hal tersebut disampaikan Bupati Tasdi saat membacakan Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) di ruang rapat paripurna DPRD setempat, Rabu (14/3). Tasdi mengatakan, efek domino dari ledakan jumlah penduduk bisa mengakibatkan hal yang destruktif untuk Purbalingga yang di antaranya meningkatnya pengangguran dan bisa menimbulkan masalah lain.
“Jika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tidak melakukan tindakan preventif, ledakan penduduk akan menimbulkan berbagai masalah di kemudian hari,” kata Tasdi.
Dalam usaha mengendalaikan jumlah penduduk, Pemkab Purbalingga melalui Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosdalsukKBP3A) membuat program yang bernama kampung Keluarga Berencana (KB). Tercatat selama 2017 telah ada 21 (dua puluh satu) kampung KB. Diketahui, kampung tersebut tersebar di 18 Kecamatan yang ada di Purbalingga dengan sasaran desa-desa yang berjumlah penduduk besar serta tingkat kelahiran tinggi.
“Dengan anggaran yang ada, kami melakukan pembinaan serta pendampingan kepada 21 Desa yang menjadi sasaran program tersebut,” imbuh Tasdi di depan 36 anggota DPRD Kabupaten Purbalingga yang hadir.
Tasdi juga berujar, usaha menekan jumlah penduduk diikuti dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada bayi. Tercatat ada 1112 Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang ada di Purbalingga selama tahun 2017. Peningkatan nilai gizi kepada balita dan anak sekolah juga salah satu wujud kepedulian Pemkab Purbalingga kepada balita-balita yang menderita gizi buruk.
“Pemkab Purbalingga telah membantu 100% kepada penderita gizi buruk atau kepada 58 balita. Di tahun-tahun mendatang kami menargetkan tidak ada lagi kasus gizi buruk pada balita dengan fungsi pengawasan serta penanganan yang cepat dan tepat,” ujarnya.
Ditemui di waktu terpisah, kepala DinsosdaldukKBP3A Kapubaten Purbalingga, Wahyu Eko Nanto menuturkan, langkah yang telah dilakukan pihaknya pada program kampong KB antara lain pemasangan alat kontrasepsi yang jumlahnya telah melampui target di tahun 2017. Menurut Wahyu, penduduk di kampung KB tersebut dengan sadar dan sukarela mengikuti pemasangan alat kontrasepsi sebagai langkah menekan jumlah penduduk.
“Pemasangana alat kontrasepsi sejauh ini sangat diminati. Semoga akan ada kampung KB lain yang belum tersentuh yang mengikuti program ini,” pungkasnya. (PI-8)
