PURBALINGGA – Seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga diminta untuk mulai menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pasalnya saat ini pada prakteknya masih jauh dari harapan.
Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purbalingga, Tri Gunawan Setyadi SH MH mengatakan pihaknya telah mengikuti evaluasi mandiri terkait SPBE di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) di Jakarta beberapa waktu lalu. Hasilnya untuk Kabupaten Purbalingga masih cukup tertinggal dibanding kabupaten/kota yang lain.
“Ada 35 pertanyaan yang harus dijawab saat evaluasi, ternyata kita masih jauh dari harapan. Dari level 0 sampai 5, kita rata-rata baru dapat poin 1. Contoh kecil saja kemarin dipertanyakan kita sampai saat ini surat elektronik saja masih menggunakan kertas,” kata Tri Gunawan dalam apel kerja pagi di halaman kantor Sekretariat Daerah (Setda), Rabu (25/7).
Menurutnya jika sudah menggunakan surat elektronik konsumsi kertas satu kabupaten untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih efisien. Dengan kata lain biaya untuk membayar tarif internet atau intranet lebih efisien ketimbang membayar kertas.
Tri Gunawan mengatakan saat ini sudah ada beberapa intansi di Purbalingga yang sudah melaksanakan SPBE, misalnya RSUD Goeteng Taroenadibrata dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). RSUD sudah menyediakan pendaftaran online, atau pesan kamar online. Meski nyatanya masyarakat belum terbiasa mendaftarkan secara online, umumnya masih manual.
“Untuk penerapan SPBE di seluruh OPD, jika jika diperkirakan kita masih 90% manual. Nah ini perlu didorong bapak ibu sekalian, coba kita mulai misalnya nota dinas dari bagian-bagian ke pak Sekda coba pakai online, saat sedang tidak di kantor Pak Sekda tetap bisa membuka hari ini ada nota dinas apa saja ini sehingga disposisi lewat android pun bisa dilakukan saat itu juga, itu lebih efektif,” katanya.
Pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Dikominfo selaku leading sector penyelenggaraan Smart City agar memulai SPBE ini yang juga sebagai bagian kecil dari grand design Smart City ini. Selain surat elektronik, setiap OPD juga diharapkan bisa menyajikan informasi secara terkini.
Misalnya pantauan kehadiran ASN melalui fingerprint bisa terpapar secara online oleh Sekda, sehingga akan diketahui siapa yang terlambat dan siapa yang tidak hadir. Dengan demikian, menurut Tri Gunawan para ASN akan lebih tertib dan disiplin lagi.
“Saat di Jakarta, jika membandingkan dengan kabupaten lain kita masih tertinggal. Mereka sudah tidak hanya surat elektronik, tapi juga laporan, sampai puskesmas bisa secara actual menyajikan data terkini pengunjung, pendaftar, rawat inap sampai dokter yang menangani sudah terpantau,” katanya.
Ia mengajak kepada seluruh ASN di Kabupaten Purbalingga agar tidak gagap teknologi. Jangan sampai saat ini belum bisa caranya membuat email, mengirim email apa lagi belum punya email. Ia juga menginformasikan, KemenpanRB rencanannya akan melakukan pemantauan SPBE kembali pada bulan Oktober mendatang.(Gn/Humas)
