PURBALINGGA – Menteri Keuangan memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2017 dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penghargaan di bidang pengelolaan keuangan negara ini diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo SH MIP kepada Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Purbalingga Drs Subeno SE MSi.
Penyerahan penghargaan WTP dilakukan saat Rapat Koordinasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Daerah se-Jawa Tengah di Hotel Novotel, Rabu (31/10). Gubernur Ganjar mengapresiasi capaian tersebut. Kendati begitu dia memberi peringatan kepada kepala daerah untuk mewaspadai celah korupsi di era digital.
“Saya senang dan bangga karena ada perbaikan kualitas, membangun kesadaran diri melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Yang makin hari makin jadi style. Seolah kalau belum memperoleh WTP, punya beban tinggi,” tegasnya.
Ganjar berharap penghargaan ini mampu mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan target, jika selama ini pemerintah daerah hanya berorientasi menciptakan good government harus diubah menjadi clean government. Karena clean government-lah yang diharapkan masyarakat saat ini.
Untuk menciptakan clean government, menurutnya memang berat karena bakal berhadapan dengan oknum dan nafsu pribadi. Terlebih saat ini ruang-ruang tindak koruptif juga semakin mengikuti perkembangan zaman era digital. Dia mencontohkan, untuk menghindari korupsi beberapa waktu lalu semua orang mendorong agar dilahirkan e-katalog, namun itupun masih terbuka celah untuk korupsi.
Kepala Bakeuda Purbalingga, Drs Subeno SE MSi menyatakan bersyukur Pemkab Purbalingga kembali mendapatkan opini WTP. Ini merupakan perolehan yang ke-2 kalinya setelah opni hasil pemeriksaan tahun 2016.
“Kami harap hasil pemeriksaan keuangan tahun 2018 ini nanti juga bisa medapatkan opini WTP. Pesan juga dari ibu Plt Bupati bahwa kita harus meraih ‘Hatrick’ opini WTP agar mendapatkan reward keuangan yang lebih besar lagi,” ungkapnya.
Menurutnya opini WTP ini merupakan hasil dari komitmen bersama antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Purbalingga untuk selalu memperbaiki kinerja keuangan. Meskipun menurutnya di sisi lain juga masih memiliki banyak ‘PR’ untuk dievaluasi bersama.
Ia juga menginformasikan, perolehan opini WTP tidak sekedar mendapatkan piagam penghargaan. Akan tetapi jugamendapatkan reward dalam bentuk tambahan anggaran Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat.
“Jika hasil pemeriksaan laporan sebelumnya kita hanya mendapatkan reward DID Rp 9,5 miliar. Inshallah kali ini kita mendapatkan Rp 43,8 miliar untuk tahun anggaran 2019. Itulah artinya kalau kita bekerja baik maka akan mendapatkan hasil yang baik pula,” tuturnya.
Adapun kiat yang ia lakukan untuk mempertahankan opini WTP ini adalah selalu berfokus pada pemecahan masalah. Setiap temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dikonsentrasikan untuk ditindaklanjuti dengan penuh tanggungjawab.
“Kita juga sudah melakukan perbaikan di semua aspek. Dalam keuangan kita sudah menggunakan aplikasi, transaksi non tunai, seperti transaksi SP2D Online. Ke depan juga kita akan gunakan SPM (Surat Perintah Membayar) secara elektronik,” katanya.
Sementara itu Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM berharap semoga penghargaan dari pemerintah pusat ini bisa lebih memacu semangat dan motivasi seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Purbalingga ke depan. “Terutama lebih meningkatkan efektifitas, profesionalisme, dalam hal kinerja tata keuangan maupun tata pemerintahan,” katanya. (Gn/Humas)
Ket : Berita kolaborasi dg jatengprov.go.id
