PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengadakan upacara memperingati Hari Bela Negara di Halaman Pendopo Dipokusumo, Rabu (26/12). Upacara yang diinspekturi oleh Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Purbalingga, Lanud TNI AU JB Soedirman, TNI-AD, Polres Purbalingga, Kader Bela Negara, Pramuka, dan OSIS SMA/SMK.
Dalam sambutannya membacakan amanat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Plt Bupati Tiwi mengatakan, Bela Negara merupakan kerjasama segenap elemen bangsa dan negara, bukan hanya pemerintah, apalagi sekedar nomenklatur program instansi atau satuan kerja tertentu saja. Dikatakan bahwa Bela Negara merupakan wadah peran dan kontribusi segenap komponen masyarakat, baik dari dunia usaha, dunia pendidikan, media, hingga tokoh pemuda, tokoh agama, dan seluruh elemen bangsa pada bidang profesi masing-masing.
“Bela Negara tidak dapat hanya dilakukan dengan kekuatan fisik dan senjata semata, namun harus dilakukan melalui beragam upaya dan profesi. Segenap aparatur negara, baik sipil maupun militer, yang tengah berjuang melakukan tugasnya di pelosok Tanah Air sesungguhnya sedang melakukan Bela Negara. Merekalah yang telah membuat Republik ini bisa tetap eksis untuk hadir melayani rakyatnya,” kata Plt Bupati Tiwi kepada di depan seluruh peserta upacara.
Untuk mewadahi hal tersebut, pada bulan September lalu telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018 – 2019. Inpres ini menggenapi perwujudan amanat Bela Negara dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan tentang pertahanan negara.
Selain itu, Inpres 7/2018 tersebut juga mewujudkan Bela Negara sebagai Hak Asasi Manusia Bangsa Indoesia sesuai Pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengamanatkan agar segenap bangsa Indonesia dengan segala kelebihan dan kekurangannya tetap dapat memberikan sumbangsihnya dalam Bela Negara.
“Di dalamnya tercermin keluasan konteks Bela Negara yang semakin relevan dengan ragam tantangan dan kecepatan perubahan dunia,” katanya.
Sebagai contoh, di tengah banyaknya tantangan yang melintas batas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan nasional, bangsa lain telah semakin jauh memasuki era robotik. Menghadapi era dimana ratusan ribu jenis pekerjaan manual akan digantikan oleh teknologi-teknologi disruptif, pemerintah pun sudah memulai langkah dengan merampungkan Road Map Industri 4.0.
“Saya tegaskan bahwa Road Map ini bukan untuk gagah-gagahan. Road Map ini dapat dianggap sebagai manifestasi Bela Negara. Road Map ini mengakselerasi kesiapan rakyat menghadapi era robotik,” katanya.
Oleh karena itu, dirinya melanjutkan bahwa wujud Bela Negara di tengah teknologi disruptif bukanlah larut dalam disruption dan tenggelam dalam teknologi disruptif. Justru bangsa kita harus sekuat tenaga mempertahankan makna pembangunan berkelanjutan baik dalam konteks sosial maupun alamiah.
Dalam konteks sosial, kemampuan generasi milenial mengantisipasi kecepatan perubahan dunia tidak boleh terlepas dari pondasi budaya, kearifan lokal, dan Nilai-Nilai Luhur Bangsa. Sedangkan dalam konteks alamiah, penghargaan bangsa kita terhadap kelestarian lingkungan adalah wujud Bela Negara yang sangat penting.
“Kesadaran Bela Negara, Nilai-Nilai Luhur Bangsa, kearifan lokal, dan keaslian lingkungan hidup kita jelas tidak mungkin diserahkan kepada kecerdasan buatan yang sangat tergantung ketersediaan alat, koneksi jaringan, dan listrik. Semuanya harus ditanamkan dalam jiwa dan raga segenap Bangsa Indonesia sejak dini; antara lain melalui kewajiban mengikuti pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta Aksi Nasional Bela Negara di berbagai bidang,” katanya.(Gn/Humas)
