PURBALINGGA – Pengurus Persatuan Perangkat Desa Republik Indonesia (PPDRI) Kecamatan Bobotsari Masa Bhakti 2019 – 2022 dikukuhkan oleh Ketua PPDRI Kabupaten Purbalingga, Rabu (3/4) di Pendopo Kenduruan Bobotsari. Pengukuhan ini disaksikan oleh Plt Bupati Purbalingga, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda, Camat Bobotsari dan segenap Kepala Desa se-bobotsari.
Ketua PPDRI Kabupaten Purbalingga, Sakhuri berpesan agar sebagai pengurus untuk selalu kompak, jangan terpecah belah. “Sebagai pemerintahan terkecil, kita semua jangan jadi oposisi. Mestinya kita juga selaku pemerintah, maka dukung pemerintah, jangan sampai jeruk makan jeruk . Mari simbiosis mutualisme. Panjenengan kali ini sedang berharap kepastian Perbup tentang besaran Siltap, mari kita bantu beliau, ibu Plt Bupati kebijakan apa yang akan disampaikan,” katanya.
Ia juga berpesan agar masing-masing desa bisa mengalokasikan Dana Desa (DD) untuk keperluan peningkatan kapasitas. Hal tersebut berkaitan dengan tuntutan pengelolaan anggaran yang cukup besar di desa sekarang ini, sehingga dibutuhkan keprofesionalan beik penggunaan maupun pengadministrasian.
Hal yang senada juga disampaikan oleh Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM. Ia mengingatkan bahwa sesuai namanya PPDRI yakni ‘Persatuan’ maka anggota-anggotannya pun juga harus ‘Bersatu’.
“Tujuan dibentuknya paguyuban ini, tentunya adalah bagaimana merekatkan hubungan, meningakatkn kekompakan, meningkatkan soliditas. Buktikan bahwa Bobotsari perangkatnya memang kompak,” katanya.
Perangkat Desa juga merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), maka ada 3 fungsi yang diemban. Pertama sebagai pelayan publik. Kedua, sebagai pelaksana kebijakan publik yakni harus tegak lurus terhadap kebijakan-kebijakan di atasnya baik kabupaten, provinsi maupun pusat.
“Wajib hukumnya tegak lurus satu komando. Pemerintah bicara A maka anda juga bicara A,” katanya.
Sedangkan fungsi yang ketiga adalah sebagai pemersatu bangsa. Terlebih di tahun politik banyak hoaks, black campaign di media sosial, Ia menghimbau sebagai pemerintah untuk jadi penyejuk di masyarakat virus kedamaian jangan jadi provokator.
“Jangan kita jadi oposisi, jadilah orang yang adaptif dengan keadaan. Kita lihat pemerintahan seperti apa, kita ikuti jalannya. Jangan jadi provokator di media sosial, menghasut masyarakat,” katanya.(Gn/Humas)
