PURBALINGGA, HUMAS Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) diminta mendukung penerapan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Permintaan ini disampaikan Bupati Purbalingga Drs H Heru Sudjatmoko MSi, menyusul masih rendahnya penerapan UMK di kalangan pengusaha Purbalingga.
Menurut Bupati, saat ini di kabupaten Purbalingga terdapat 370 perusahaan dengan jumlah pekerja mencapai 43.500 pekerja. Dari jumlah itu, yang telah menerapkan UMK baru 76 persen dan keikutsertaan Jamsostek baru 63 persen.
“UMK harus dilaksanakan. Tidak boleh tawar menawar karena UMK yang diberlakukan juga belum memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi seorang pekerja lajang. Meski demikian jika ada penundaan tentu ada caranya, tidak boleh dilakukan secara sepihak,” kata Heru saat menghadiri pengukuhan Dewan Pimpinan Kabupaten APINDO Purbalingga, di salah satu rumah makan resto, Rabu (29/5).
Menurut Heru, masih dibutuhkan komunikasi yang sinergis antara pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja, agar ada kondusifitas yang produktif. Tidak seperti api dalam sekam, yang bisa berkobar sewaktu waktu.
“Sebagai penengah, pemerintah hanya mengingatkan agar pengusaha terus berusaha meningkatkan capaian UMK dan kepesertaan Jamsostek di perusahaanya. Namun juga mengingatkan pekerja untuk meningkatkan kinerjanya agar perusahaan mampu mengupah sesuai UMK,” tutur Heru yang menjadi calon wakil gubernur terpilih pada Pilgub Jateng mendampingi calon gubernur Ganjar Pranowo.
Heru menekankan adanya kerjasama antara pemerintah, dunia usaha dan kalangan pekerja. Perusahaan tak bisa hidup sendiri tanpa pekerja. Begitu sebaliknya, pekerja tidak akan mendapatkan kesejahteraan manakala perusahaanya tidak bisa maju. “Kalau kita ingin lebiih sejahtera, harus ada kerjasama,” tegasnya.
Disisi lain, lanjut Heru, pemerintah juga harus mampu menghidupkan dunia usaha. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Perlu membangun sinergi dengan berbagai komponen yang ada. “Kalau pemerintahnya kuasa sendiri apalagi meremehkan dunia usaha. Dan pekerjanya bentrok terus, tentu nggak akan bisa dicapai kesejahteraan itu,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) APINDO Jateng, Frans Kongi mengaku gembira telah terjadi revitalisasi kepengurusan baru di APINDO Purbalingga. Menurutnya, selama ini APINDO Purbalingga kurang berjalan sesuai yang diharapkan.
Frans Kongi juga berkeyakinan kepengurusan baru menjadi titik tolak APINDO Purbalingga untuk lebih berkembang maju. Utamanya dalam meningkatkan pelayanan kepada para pengusaha dibidang ketenagakerjaan dan hubungan industrial. “Saya yakin Purbalingga akan maju. Aka ada perkembangan,” katanya.
Ketua DPK APINDO yang baru Donny Eriawan, ST SE MM bertekad terus membangun sinergi dengan pemerintah dan pekerja. Bahkan Doni Eriawan meminta Bupati Purbalingga yang akan segera menjadi wakil gubernur Jawa Tengah, untuk menjembatani APINDO agar semakin mampu menjalin sinergi dengan pemerintah. “Ini diperlukan agar tidak ada demo demo lagi,” kata Donny. (Humas/Hr)
