PURBALINGGA INFO – Memasuki hari ke tiga, kegiatan Amaliyah Ramadhan Ashar Keliling Pemerintah Kabupaten Purbalingga dilaksanakan di Masjid Al Hidayah Desa Kebutuh Kecamatan Bukateja, Senin (25/3/24).
Bupati Purbalingga yang dalam hal ini diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Purbalingga, Mukodam, menyampaikan bahwa kegiatan Ashar Keliling telah menjadi agenda rutin Pemkab Purbalingga sejak tahun 2021.
“Tujuannya adalah untuk menjalin silaturahmi, meningkatkan keakraban, serta mempererat tali persaudaraan dan persatuan antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga, para ulama, dan masyarakat secara keseluruhan,” katanya.
Mukodam berharap dengan terjalinnya tali silaturahmi maka akan memperkuat rasa persatuan dan keakraban, sehingga memudahkan pelaksanaan tugas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Purbalingga.
Selain itu, kegiatan ini juga memiliki makna dan tujuan lain, yaitu untuk menyerap serta mendengarkan aspirasi langsung dari masyarakat. Mukodam menekankan bahwa, walaupun kegiatan ini menjadi salah satu wadah untuk menyampaikan aspirasi, namun masyarakat juga diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi mereka melalui berbagai jalur.
“Namun demikian kesempatan untuk menyampaikan aspirasi bisa disampaikan tidak hanya dalam kegiatan ini, tapi silahkan disampaikan secara berjenjang kepada Pak Kades, kepada Camat, kemudian kepada OPD atau langsung kepada Ibu Bupati,” terangnya.
Terkait dengan pengajuan usulan dari masyarakat, Mukodam menegaskan bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan dan anggaran yang tersedia.
“Pemerintah daerah akan terus berkomitmen dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Purbalingga semaksimal mungkin, dengan dukungan dari seluruh elemen masyarakat,” jelasnya.
Selain itu pada kegiatan ini Pemkab Purbalingga juga menyerahkan berbagai bantuan kepada Masyarakat seperti satu unit genset untuk masjid, uang 10 juta rupiah dari Pemkab dan 2 juta rupiah dari BUMD, kursi roda, PMT Ibu hamil dan balita, paket sembako, rasle (beras dan lele), dan sebagainya. (DHS/Kominfo)
