PURBALINGGA – Para pedagang yang biasa mangkal sekolah-sekolah masuk dalam Jaring Pengaman Sosial (JPS). Pasalnya mereka merupakan salah satu sektor yang terdampak langsung adanya pandemi Covid-19. Mereka yang biasa menjajakan makanan, selama sekolah menerapkan belajar di rumah, otomatis tidak mendapatkan penghasilan.
Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengungkapkan hal ini saat menerima bantuan uang dari keluarga besar PGRI, di pendopo Dipokusumo, Rabu (15/4). Bantuan dana sebesar Rp 178 juta merupakan hasil pengumpulan dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Purbalingga bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP dan SMA/SMK, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD dan Ikatan Guru TK Indonesia (IGTKI) se Purbalingga.
“Uang itu untuk dana jaring pengaman sosial kepada masyarakat terdampak pandemic Covid 19, khususnya pedagang informal yang bisa berjualan di sekolah-sekolah,” tutur Bupati Tiwi, usai menerima dana tersebut.
Bupati Tiwi menambahkan, bantuan dana itu nantinya dikonversikan dalam bentuk paket sembilan kebutuhan bahan pokok (Sembako) dan didistribusikan kepada para pedagang jajanan sekolah itu. Dari pendataan oleh Dinas Pendidikan, terdapat tidak kurang dari 2.382 pedagang informal yang berjualan di sekolah-sekolah di wilayah Purbalingga.
“Hari ini tidak, pemerintah Kabupaten Purbalingga tidak saja menerima bantuan berupa APD dan Masker, namun PGRI beserta jajarannya memberikan bantuan untuk Jaring Pengaman Sosial, khususnya bakul-bakul yang ada di sekolah,” jelasnya.
Ribuan pedagang itu terpaksa tidak berjualan karena sejak 16 Maret lalu, seluruh sekolah di Purbalingga menerapkan home schooling alias menjalani kegiatan belajar di rumah menyusul pandemic Covid 19. Dampaknya, ribuan pedagang jajanan anak sekolah tidak bisa berjualan.
“Karenanya, bantuan dari keluarga besar PGRI, MKKS, IGTKI dan K3S akan diarahkan bagi pedagang informal yang bisa berjualan di sekolah-sekolah itu,” ujarnya.
Ketua PGRI Purbalingga, Joko Sumarno menuturkan, dana itu berasal dari anggota PGRI, MKKS, IGTKI dan K3S.Pihaknya menyerahkan bantuan itu dalam bentuk uang tunai kepada bupati
“Teknisnya, Pemkab yang mengadakan paket sembako itu dan mengirimkan ke sekolah-sekolah. Nanti pihak sekolah yang akan menyerahkan langsung kepada para pedagang itu,” ujar Joko Sumarno. (umg/humaspurbalingga).
