PURBALINGGA – Kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Purbalingga, melaksanakan upacara bendera, Senin (24/9) di halaman Kantor ATR/BPN Purbalingga. Upacara tersebut merupakan bagian untuk memperingati Hari Agraria dan tata Ruang Nasional sebagai hari lahirnya Undang-undang Agraria.
Pada kesempatan itu, juga dilaksanakan penyerahan secara simbolis kepada masyarakat/intansi beberapa jenis produk sertifikat yang telah diterbitkan. Diantaranya sertifikat lintas sektor (UKM dan Perikanan), sertifikasi wakaf, sertifikasi tanah desa, sertifikasi tanah perumahan dam sertifikasi tanah Pemerintah Kabupaten.
Plt Bupati Purbalingga yang diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Purbalingga, Drs Widiono MSi selaku pembina upacara menyampaikan, peringatan Hari ATR Nasional ini mengambil tema ‘Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran’. “Ini mengandung makna tanah dan ruang sebagai satu kesatuan utuh yang dapat memberikan keadilan dan kemakmuran dalam penggunaan, pemanfaatan, pemilikan untuk seluruh masyarakat, pelaku usaha maupun Negara,” kata Widiono membacakan sambutan Menteri ATR/Kepala BPN RI.
Sejauh ini ada beberapa hal yang telah dilakukan Kementerian ATR/BPN diantaranya peluncuran Sistem Informasi Geografis Tata Ruang (Gistaru). Sistem tersebut memungkinkan setiap orang dapat mengakses rencana tata ruang yang berlaku secara nasional maupun daerah.
Berkenaan dengan Legalisasi Aset melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Indonesia sebanyak 126 juta bidang tanah diharapkan tahun 2025 bisa selesai. “Harapannya dengan terdaftarnya seluruh bidang tanah melalui PTSL dapat mencegah sengketa di kemudian hari,” ujarnya.
Sementara Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Purbalingga melalui Kasi Hubungan Hukum, Kardjono APTh menjelaskan tahun 2018 ini, untuk PTSL pihaknya mentargetkan sertifikasi 40.000 bidang tanah. PTSL ini meliputi 16 desa di beberapa kecamatan seperti Karangreja, Karangjambu, Kejobong dan Kaligondang.
“Saat ini sudah ada 4000-an sertifikat sudah kami terbitkan, diharapkan bulan November atau paling lambat Desember target sertifikasi 40.000 bidang tanah sudah selesai khususnya untuk sektor UKM, Pertanian dan Perikanan,” katanya.
Menurutnya Sertifikat PTSL bisa dimanfaatkan pemilik untuk dapatkan fasilitas kredit bank (agunan). Khususnya bagi mereka yang membutuhkan akses permodalan usaha, sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Seluruh proses penerbitannya sudah dibiayai oleh Negara. Kecuali untuk materai, patok dan biaya operasional dari desa,” katanya.
Selain program PTSL, Kantor ATR/BPN juga melaksanakan sertifikasi lain. Seperti Sertifikasi tanah desa untuk Desa Jetis (Kemangkon) dan Desa Bukateja. Sedangkan sertifikasi tanah Pemkab kali ini yaitu tanah untuk Puskesmas di Desa Gambarsari (Kemangkon).
“Kami juga melaksanakan sertifikasi tanah perumahan anggota Real Estate Indonesia (REI). Sertifikasi perumahan memberi manfaat untuk yang perumahan bersusidi, sangat menolong masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal para keluarga muda, kita sertifikatkan, melalui pengembang terbit HGB induk dipecah untuk para user. Setelah lunas bisa ditingkatkan menjadi hak milik,” katanya.
Peringatan Hari ATR Nasional di Purbalingga akan berlangsung sampai tanggal 24 Oktober. Ada beberapa kegiatan lain seperti bhakti sosial, donor darah, kunjungan ke panti asuhan, kunjungan ke pensiunan BPN, jalan sehat diikuti oleh seluruh karyawan karyawati ATR/BPN dan keluarga, anggota IPPAT dan Lomba mancing bersama di Desa Karangjambe.(Gn/Humas)
