PURBALINGGA – Komisi Pemilihan Umum menginventarisir pemilih-pemilih potensi yang tidak hadir saat pemungutan suara 9 Desember 2020. Ada kisaran 25% pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih, berada di perantauan. Jika mereka tidak pulang untuk melakukan pemungutan suara, berarti angka DPT menjadi hanya 75%.
Ketua KPU Kabupaten Purbalingga Eko Setiawan saat Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Ops Mantap Praja Braling 2020 di pendapa Dipokusumo, Selasa (11/8) menjelaskan, jika harus mencapai target 77,5% dalam pilkada 9 Desember 2020, merupakan hal yang luar biasa, pasalnya tren pemilih dalam pemilu dan pilkada berbeda. KPU Kabupaten Purbalingga akan membuat dokumen yang dapat bercerita alasan ketidakhadiran pemilih. Mulai dari alasan perantauan, dalam DPT tapi sudah meninggal, ada kepentingan mendadak dan sebagainya. “Cara penghitungan pemilih tidak berdasarkan DPT, tapi lebih baik jika didasarkan pada C6 yang terdistribusi. Karana C6 yang terdistribusi sampai kepada pemilih.” jelasnya.
Sementara Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Prawiti dalam sambutannya lebih mendorong untuk menaikan angka partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada 2020.
Menurutnya, salah satu keberhasilan ajang pesta demokrasi dapat diukur dari tingkat partisipasi masyarakat. Untuk mendorong meningkatnya angka partisipasi masyarakat, Tiwi minta sosialisasi pilkada tidak hanya dibebankan kepada KPU. Namun harus dilakukan semua pihak, mulai dari pemerintah di tingkat kabupaten sampai pada tingkat desa, Polisi, TNI maupun anggota legislatif.
Dalam Pilkada 2015 angka partisipasi masyarakat Kabupaten Purbalingga hanya 60%. Dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun 2018 angka partisipasi masyarakat meningkat menjadi 68,8%. Pada pelaksanaan Pilpres 2019 tingkat partisipasi masyarakat Purbalingga berhasil mencapai target yang ditetapkan oleh KPU Pusat yakni sebesar 78%. Diharapkan angka partisipasi masyarakat yang tinggi saat Pilpres 2019 dapat diulang pada pilkada 9 Desember 2020 nanti.
“Jangan sampai dengan adanya pandemi ini justru membuat angka partisipasi masyarakat dari Pilkada 2015 kemarin, malah justru menurun drastis. Kita harus antisipasi bersama-sama.”ungkap Tiwi.
Ketua Bawaslu Purbalingga Imam Nurhakim MPdI., lebih menekankan pada tingkat kerawanan Pilkada 2020. Menurutnya terdapat empat konteks yang menjadi perhatian bawaslu. Pertama konteks sosial, konteks politik, infrastruktur dan konteks anggaran.
Kegiatan rakor dihadiri Forkompinda, penyelenggara pemilu, para kapolsek, dan pimpinan OPD terkait.(umg/humasprotokol).
