PURBALINGGA, DINKOMINFO – Bupati Purbalingga H. Tasdi, SH, MM meminta pelaksanaan operasional pembangunan di Kabupaten Purbalingga dilakukan dengan serius. “Kegiatannya banyak, jika cepat tapi asal-asalan ya percuma, mending anggaranya untuk masyarakat langsung” ungkapnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor POK) Kegiatan Tri Bulan Ke- II APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2017, di Pendapa Dipokusumo, Senin (12/06/2017).

Bupati Tasdi mengeluhkan molornya waktu pengerjaan kegiatan pembangunan disebabkan lolosnya para penyedia barang maupun jasa konsultan yang tidak profesional. “Karena waktunya molor dan dikejar target, akhirnya pengerjaan sejadinya, contoh bikin drainase saja bengkak-bengkok,selain itu masih ditemukannya batu blonos dalam campuran beton ready mix, nantinya perlu dibuat kriteria dan persyaratan khusus untuk calon penyedia barang dan jasa, tujuannya untuk mempercepat kegiatatan pembangunan dan meningkatkan kualitas” katanya.

Bupati juga mengusulkan untuk membuat inverterisir atau metrik terkait penyedia barang dan jasa. ”Laporan dari bagian pembangunan bagus, tidak hanya secara tertulis tapi ada dokumentasi kondisi riil, , saya usul untuk dilakukan inverterisir, dibuat gambaran atau metrik agar dapat mengelompokan penyedia barang dan jasa yang pelaksanaan general-nya baik untuk refleksi kita kedepan” kata Tasdi.

Sementara itu, Kapala Bagian Pembangunan Yunantono, S.E mengatakan Rakor POK kali ini bertujuan untuk merumuskan langkah percepatan pelaksanaan dan mendorong kegiatan selesai tepat waktu. “Kondisi akhir bulan Mei 2017 progres target keuangan 12,05 %, realisasinya sudah 8,99 %. Sedangkan, realiasi fisik 21,90% dari target fisik 26,66%, dan terkait dengan pembuatan inverterisir akan segera kami laksanakan dengan pedoman dan tolak ukur yang tentunya sesuai dengan prinsip 4T yaitu tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat prosedur,” katanya

Hasil Paparan Rakor POK

Terkait dengan hasil paparan yang diwakilkan oleh Wakil Bupati Purbalingga, Dyah Hanyuning Pratiwi, SE, B.Econ mengatakan untuk pihak yang terkait segera menindak lanjuti dari hasil pengendalian operasional kegiatan. “Untuk para camat juga ikut memantau pekerjaan di daerahnya, konsultan pengawas juga diharapkan melakukan pengawasan yang optimal, sehingga tidak lagi ditemukan kegiatan yang tidak sesuai dengan SPK,” katanya.

Tiwi mengatakan untuk pengerjaan proyek pelebaran jalan jangan sampai mengahambat lalulintas. ”Sesuai dengan yang disampaikan oleh Bupati, kegiatan pelebaran jalan jangan sampai menghambat arus lalu lintas terutama pada saat lebaran, juga terkait dengan penyaluran air untuk masyarakat, saya mohon PDAM untuk mengantisipasi,” pungkasnya

Selanjutnya, terkait dengan ditemukannya adanya tiang listrik yang masih berdiri namun telah dilakukan pengecoran, Wabup berharap Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Ir. Sigit Subroto, MT untuk melakukan koordinasi dengan pihak PLN, sekaligus mengadakan rapat khusus antara penyedia jasa, konsultan pengawas, dan OPD terkait untuk membuat percepatan. (DALP)