PURBALINGGA – Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM meminta kepada pihak Puskesmas untuk lebih meningkatkan kontrol terhadap warga yang tercatat sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) Covid-19. Mereka harus ada kejelasan status kesehatan selama menjadi ODP.
“Para ODP yang sudah menjalani kewajiban karantina mandiri 14 hari dan tidak ada keluhan kesehatan, maka gelang identitas bisa dilepas dan tidak lagi tercatat menjadi ODP. Sehingga data ODP di Purbalingga bisa berkurang,” kata Bupati Tiwi saat memimpin rapat bersama para Kepala Puskesmas se-Purbalingga, Senin (6/4) di Halaman Pendopo DIpokusumo.
Bupati menuturkan saat ini jumlah ODP di Purbalingga mencapai 1889 orang tergolong sangat banyak dibandingkan dengan kabupaten/kota lain. Hal itu mengingat banyaknya perantau yang mudik ke Purbalingga. Terkait dengan pemberian ‘Surat Keterangan Sehat’, saat ini baru bisa diberikan kepada para sopir perusahaan melalui pemeriksaan kesehatan.
“Sebab jumlah sopir di perusahaan terbatas. Ketika harus dikarantina maka proses distribusi tidak berjalan dan akan sangat menghambat perekonomian. Sementara untuk para pegawai lain di perusahaan yang baru saja dari luar kota tetap bagi kami wajib karantina,” ungkapnya.
Pada pertemuan tersebut, Bupati Tiwi juga membahas akan membuat Surat Edaran (SE) himbauan kepada masyarakat untuk menggunakan masker terutama ketika sedang sakit atau ke luar rumah. Sebab belajar dari Negara-negara lain, penggunaan masker ini cukup efektif dalam pencegahan penularan Covid-19, disamping itu juga paling memungkinkan untuk dilakukan.
“Surat Edaran nanti akan kami sampaikan ke tingkat desa dan kecamatan untuk diinformasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat. Jika sudah ada sosialisasi tapi masih banyak yang tidak mengindahkan nantinya bisa mengarah pada punishment,” katanya.
Pada rapat tersebut juga dibahas mengenai jatah peralatan Rapid Test Covid-19 yang masih terbatas. Dari jatah 85 alat, kini tersisa tinggal 11 buah. Saat ini masih menunggu dropping bertahap dari DInas Kesehatan Jawa Tengah.
“Rapid Test sementara akan kita prioritaskan tenaga kesehatan, karena mereka yang paling sering kontak langsung dengan para pemudik, ODP maupun PDP. Kemudian juga untuk kejadian darurat lainnya, missal ada PDP yang meninggal kita wajib Rapid Test kepada keluarganya, setidaknya untuk menenangkan masyarakat,” ujarnya.
Terkait dengan katerbatasan ruang isolasi rumah sakit milik pemerintah daerah. Bupati dan Dinas Kesehatan rencanannya akan mengundang para direktur rumah sakit swasta. Tujuannya mengajak untuk turut berkontribusi dalam penanganan Covid-19 salah satunya untuk dapat menampung dan melayani PDP. (Gn/Humas)
