PURBALINGGA_Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE B Econ MM ingin Kabupaten Purbalingga kembali dikenal sebegai Kabupaten Pro Investasi. Hal ini disampaikan bupati yang akrab dipanggil Tiwi saat pengarahan bagi ASN di jajaran kantor Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Jumat (6/3).
“Periode tahun 2015 -2019 ternyata investasi di Kabupaten Purbalingga selalu menunjukkan progres yang baik. Nampak trend yang selalu meningkat. Dulu Purbalingga pernah dikenal sebagai Kabupaten Pro Investasi. Dan sering sekali mendapatkan penghargaan bahkan didaulat menjadi Kabupaten Proi Investasi. Akan tetapi lambat laun prestasi kita dalam menggaet investor mengalami penurunan.” ungkapnya.
Tiwi mengatakan, Kabupaten Purbalingga memiliki peluang yang bagus ke depannya. Hal ini beralasan karena Purbalingga sudah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan sebentar lagi akan memiliki bandar udara. “Kita ini mempunyai peluang kedepan, pertama RTRW Kabupaten Purbalingga sudah ditandatangi oleh Dirjen Agraria dan Tata Ruang (ATR), jadi ini tinggal diperdakan saja, tinggal satu langkah kita punya RTRW baru, sehingga ketika kita mempunyai RTRW baru yang saya yakin investor akan lebih tertarik. Saya yakin investasi Purbalingga kedepan akan semakin baik, ditopang oleh adanya bandara dan RTRW. Kita beruntung dari kabupaten/kota di Jateng baru 7 kabupaten/kota yang saat ini sudah memiliki RTRW dan sudah diperdakan,” paparnya.
Dituturkan Tiwi, seluruh bupati dan walikota di Jawa Tengah telah mendapat instruksi dari Gubernur Ganjar Pranowo, bahwa seluruh kabupaten/kota di Jateng harus memiliki pertumbuhan percepatan ekonomi sebesar 7 %. Sehingga di tahun 2021 seluruh kabupaten/kota harus sudah memiliki Mall Pelayanan Publik. “Ini merupakan salah satu prioritas kita agar bagiamana Purbalingga mentargetkan di tahun 2021 sudah memiliki Mall Pelayanan Publik, sehingga dengan adanya Mall Pelayanan Publik ini, semua menjadi one stop service (OSS).” katanya.
Tiwi menekankan, Purbalingga memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk lima tahunan, yakni Tahun 2016 -2021. Dalam RPJMD ini masih banyak sejumlah point yang belum tercapai atau dilaksanakan. “Di dalam RPJMD, disitu dijabarkan apa-apa yang akan dilakukan oleh bupati, dan kita punya RPJMD Tahun 2016 – 2021. Oleh karenanya saya mengajak jajaran ASN di Purbalingga, karena kita masih memiliki satu tahun lagi untuk mengejar ketertinggalan yang ada di RPJMD. Marilah bareng-bareng mengejar target-target yang ada di RPJMD yang akan habis waktunya di 2021.” pintanya.
Sementara Kepala DPMPTSP Ato Susanto, AP. M.Si., mengatakan, pihaknya saat ini sedang memikirkan adanya Mall Pelayanan Publik, namun lokasinya masih dicari karena tidak mungkin dibangun satu halaman dengan DPMPTSP. Sebagai kantor pelayanan publik pada tahun 2019 lalu sempat dinilai dan dievaluasi oleh Kemenpan RB, bersama dengan dua OPD lainnya yakni RSUD Gutheng Tarunadibrata dan Dindukapil. Hasil evaluasi menunjukan adanya peningkatan yang baik atau naik satu tingkat dari point C sebelumnya menjadi point B.
Dikatakan Ato, sebenarnya nilai investasi setiap tahun selalu meningkat, meski peningkatannya tidak begitu menggembirakan.”Capaian investasi di tahun 2019 dari target Rp 570 miliar dapat tercapai, bahkan diatas target yakni sebesar Rp 679 miliar. Saya bersama teman-teman sedang membuat formula agar para investor tertarik menanamkan modalnya di Purbalingga, sehingga predikat Kabupaten Pro Investasi dapat disandang lagi,” katanya. (u/humas)
