PURBALINGGA-DINKOMINFO, Bupati Purbalingga bersama Gubernur Jawa Tengah beserta 31 Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016. Keberhasilan Purbalingga mendapatkan WTP merupakan prestasi yang diidam-idamkan sejak dulu, karena prestasi Purbalingga hanya pada Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan ini merupakan kali pertama mendapatkan WTP.
Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Tengah Hery Subowo, dan disaksikan oleh anggota V BPK RI Isma Yatim di Auditorium BPK Perwakilan Jawa Tengah, Rabu (7/6). Selain menyerahkan penghargaan WTP, BPK juga menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD 4 Kabupaten/kota yang meraih Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 1 Pemda masih dalam penyelesaian laporan.
Hery Subowo mengatakan permasalahan LKPD yang harus mendapatkan perhatian yakni permasalahan aset tetap seperti belum seluruh aset Pemda belum bersertifikat. Kemudian permasalahan belanja diantaranya Bansos, Hibah dan Bankeu belum atau terlambat di pertanggungjawabkan oleh penerima tanpa dikenai sanksi tegas. Serta permasalahan pendapatan yakni adanya pendapatan yang belum atau terlambat disetor ke kas daerah atau digunakan untuk kepentingan operasional Pemda.
“Untuk itu BPK mendorong Pemda untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual, baik sistem akuntansi, penyajian LKPD, serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi LKPD,” katanya.
Sedangkan Bupati Purbalingga, Tasdi pendekatan secara terpisah mengatakan dengan Pemkab mendapatkan predikat WTP, sangat mengapresiasi semua pihak. Karena untuk mengejar WTP, ada pejabat yang rela untuk lembur sampai jam tiga pagi. Komitmen dan kerja keras dan kerja ikhlas menjadi berbuah manis dengan mendapatkan WTP bagi Purbalingga.
Terkait dengan pemberitaan di media perihal kasus suap BPK yang dilakukan salah satu kementrian di Jakarta, tidak menyurutkan Bupati untuk meraih WTP tentunya dengan cara-cara yang baik. Kalau di TV ada suap menyuap untuk mendapatkan WTP, di pemerintahan daerah Purbalingga dengan menggunakan tenaga pemikiran yang menjadi solusi untk mencapai hal tersebut.
“Kita tidak akan menggunakan cara-cara kotor untuk meraih WTP, kita melakukan dengan rule of the law, rule of the track dan rule of the game. Jadi kalau tahun ini Purbalingga mendapatkan WTP, bukan berarti kita menyuap,namun merupakan hasil kerja yang sungguh-sungguh” tambah nya
Sejak pertama jadi Bupati bersama Wakil Bupati Dyah Hayuning Pratiwi di Pemkab Purbalingga ada temuan/kerugian Negara sejumlah Rp 2,8 miliar yang tersebar di beberapa Organisasi perangkat Daerah (OPD) kala itu. Namun saat, ini tinggal 20 persen bahkan berdasarkan laporan dari Bakeuda temuan tersebut sudah diselesaikan dan sudah habis, hanya tinggal Rp700 juta sedang dalam tahap lobi, artinya sudah selesai masalah kerugian negara yang selama bertahun-tahun tidak selesai-selesai.
“Seperti dahulu ada pinjaman untuk membuat kolam ikan yang nilainya Rp 30 juta kali 10 per kelompok dan ditahan oleh kelompok tersebut sekarang kita ambil kembali. Kemudian asset dari berbagai temuan ternyata ada total nilai asset Rp 743 miliar, yang dari dahulu tidak pernah diberesi, contoh banyak tanah-tanah pembelian untuk pelebaran dan lain sebagai di Dinas pekerjaan Umum (DPU) yang tidak tercatat /teradministrasi. Bahkan tanah milik Pemkab Purbalingga baru 45 persen yang disertifikatkan, ini beberapa temuan di bidang asset, bahkan untuk bidang pendidikan seperti sekolah-sekolah juga ada” pungkasnya. (Sap’$&Kiem)
