PURBALINGGA – Sumber Daya Manusia (SDM) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di kabupaten Purbalingga dinilai telah berperan signifikan dalam keberhasilan kabupaten Purbalingga menurunkan angka kemiskinan. Dimana pada 2018 lalu, kabupaten Purbalingga menjadi yang terbaik kedua di Jawa Tengah dengan penurunan angka kemiskinan terbanyak dari semula 18,8 persen pada 2017 menjadi tinggal 15,62 persen di tahun 2018 atau terdapat penurunan angka kemiskinan mencapai 3,18 persen.
Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, SE, BEcon, MM saat bertemu 179 SDM PKH dalam Rakor PKH 2019 berharap agar SDM PKH tidak hanya berperan dalam menyalurkan program pemerintah saja, namun mampu memberikan pendampingan agar keluarga penerima manfaat (KPM) PKH dapat menjadi mandiri dan sejahtera.
“Harapan besar Saya agar bagaimana para pendamping PKH mampu mengubah mainset masyarakat. Agar pola pikir mereka tidak selalu tergantung pada bantuan sosial dari pemerintah namun ada kemampuan usaha dan menjadi mandiri. Ini yang paling sulit. Namun saya optimis para pendamping PKH mampu mewujudkan tugas berat ini,” katanya di Aula Kantor Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencanan dan Pemberdayaan Perlindungan perempuan dan Anak (DinsosdaldukKBP3A), Selasa (8/10).
Bupati Tiwi juga meminta para sdm PKH terus melakukan pendataan dan falidasi data agar penyaluran program bantuan sosial PKH benar-benar tepat sasaran. “Saya yakin kemiskinan itu dinamis. Bisa jadi orang yang kemarin masuk data penerima manfaat karena sudah mandiri jadi meningkat statusnya menjadi keluarga sejahtera. Namun sebaliknya yang tahun ini dalam kategori sejahtera bisa jadi tahun depan statusnya berubah menjadi miskin. Kalau sudah menjadi sejahtera, tentu bantuannya juga akan dihentikan. Mainset ini yang harus ditanamkan,” jelasnya.
Koordinator Wilayah PKH Provinsi Jawa Tengah Setiawan Kosasih menuturkan, di Kabupaten Purbalingga sesuai data eksisting per tahap ke IV terdapat KPM sebanyak 52.353 ditambah data hasil falidasi sebanyak 3.421 KPM sehingga jumlah total KPM kabupaten Purbalingga sebanyak 55.774.
Sedangkan bantuan yang disalurkan oleh Kementerian Sosial per tahap III sejumlah Rp 37,5 miliar. “Poinnya, Kementerian Sosial memiliki komitmen dalam rangka mengurangi kemiskinan melalui bantuan sosial PKH. Tanggungjawab kita para SDM PKH adalah memastikan angka penurunanya di kabupaten Purbalingga,” katanya.
Setiawan juga menginformasikan tantangan yang dihadapi pendamping saat ini adalah dengan diterapkanya PKH Berbasis Android sebagai salah satu supporting Kementerian Sosial dalam era industry 4.0. Sehingga pada 2019 ini, para pendamping PKH harus menggunakan gadgetnya untuk pelaksanaan tugas.
“Kami berharap Pemkab dapat memberikan fasilitasi agar tugas pekerjaan sebagai pendamping PKH dapat terlaksana dengan lancar,” katanya.
Setiawan juga mengungkapkan jika pada 2019 ini akan ada penambahan SDM PKH termasuk di kabupaten Purbalingga. Menurutnya, penambahan pendamping PKH akan dilakukan pada kisaran waktu satu sampai satu setengah bulan mendatang. (Hr/Humpro2019)
