PURBALINGGA – Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM berkomitmen agar perolehan Pendapatan Asli daerah (PAD) tahun 2023 bisa diraih secara optimal. Oleh karena itu, Ia mengingatkan pentingnya penerapan sistem elektronifikasi dalam pemungutan pajak dan retribusi guna mencegah kebocoran anggaran.
“Mulai tahun ini, kami harapkan mulai berproses dalam hal elektronifikasi. Salah satu OPD yang menginisiasi adalah Dinperindag, kita upayakan agar bagaimana pembayaran seperti retribusi pasar bisa dibayarkan secara online, karena elektronifikasi ini bertujuan untuk mengurangi kebocoran anggaran dalam mengumpulkan potensi-potensi PAD,” kata Bupati Tiwi dalam Rapat Paripurna DPRD penyampaian Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD 2023, Jum’at (30/9) di Ruang Rapat DPRD.
Seperti yang diketahui, Pemkab Purbalingga menargetkan perolehan PAD tahun 2023 sebesar Rp 295,95 miliar atau lebih tinggi Rp 10,73 miliar apabila dibandingkan dengan APBD murni tahun 2022. Penentuan target kenaikan Rp 10,7 miliar itu, telah didasarkan pada perhitungan potensi khususnya pajak dan retribusi daerah.
Untuk memaksimalkan Pendapatan Daerah, disamping mengandalkan PAD, Pendapatan Transfer serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Pemkab Purbalingga juga mengincar perolehan Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat. Sehingga Pemkab Purbalingga juga mengejar berbagai target kinerja sebagai syarat mendapat DID.
“Kita terus berupaya agar DID bisa kita dapatkan, karena sekarang penilaian pemerintah pusat untuk mendapatkan DID itu sangat rigid, tidak cukup dapat WTP, tidak cukup menggedog APBD tepat waktu, tapi ada hal-hal lain yang juga menjadi indikator penilaian. Oleh karena nya saat ini pemerintah daerah sangat fokus dalam upaya pencapaian MCP, fokus meningkatkan target angka-angka SAKIP, karena indikator ini yang akan berdampak terhadap perolehan DID,” katanya.
Pada prinsipnya pemerintah daerah terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Secara umum, Bupati mengungkapkan akan melakukan beberapa langkah lain, diantaranya optimalisasi BUMD, termasuk peningkatan pelayanan di seluruh BLUD baik di Puskesmas maupun RSUD dalam meningkatkan PAD.
“Termasuk kami juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menggaet dana-dana dan program-program pemerintah pusat untuk kita manfaatkan di Kabupaten Purbalingga,” katanya.(Gn/Humas)
