PURBALINGGA, INFO – Guna membangun kesadaran hukum di kalangan OPD dan BUMD, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga adakan Pembinaan Masyarakat Taat Hukum. Acara diselenggarakan di Ruang Andrawina Hotel Owabong Purbalingga, Kamis (5/12/2024).
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Purbalingga, Suroto mengatakan disamping pembinaan internal, Pemkab Purbalingga juga menjalin kerja sama dengan KPK melalui progran MCP. Selain itu, juga kerja sama berupa supervisi yang dilakukan KPK dalam pencegahan korupsi terintegrasi.
“Kegiatan ini merupakan respon dari program Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk diselenggarakan pembinaan masyarakat taat hukum bagi OPD dan BUMD, “ ujarnya.
Acara tersebut menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah, Freddy Simanjuntak. Dalam paparannya, Freddy menekankan untuk menjauhi tindak korupsi di lingkungan pemerintahan.
Suroto menambahkan, jalinan kerja sama antara Pemkab Purbalingga dan Kejaksaan Tinggi Kabupaten Purbalingga membuahkan hasil yakni predikat WTP sebanyak 8 kali berturut-turut di tahun 2023 lalu. Di bulan Oktober 2024 Pemkab Purbalingga juga berhasil meraih nilai MCP 85 dan menjadi yang terbaik kedua tingkat nasional.
“Bulan November lalu Pemkab Purbalingga berhasil meraih indeks reformasi hukum dari Kementerian Hukum dan HAM 97,14 dengan predikat istimewa, “ pungkasnya. (fph/kominfo)