PURBALINGGA, INFO- Dandim 0702 Letkol. Inf. Yudhi Nofrizal memberi peringatan tentang bahaya eksploitasi alam yang berlebih. Hal tersebut disampaikan Dandim saat acara rapat koordinasi pos komando tanggap darurat bencana alam tahun 2020, Kamis (5/3/2020) di Graha Adiguna komplek Pendapa Dipokusumo Purbalingga.
Dia mengatakan, saat pertama kali dilantik di Purbalingga dirinya langsung mencoba mengenali wilayah Purbalingga dan dia membagi wilayah Kabupaten Purbalingga ke dalam tiga wilayah yaitu pegunungan, perbukitan dan dataran rendah. Dari tiga daerah tersebut dia juga telah memetakan potensi bencana yang perlu diantisipasi sehingga dampak kerugiannya dapat diminimalisir.
“Tepat hari ini 5 Maret saya satu tahun di Purbalingga. Dan sejak saya dilantik untuk bertugas di Purbalingga, saya telah membagi wilayah Purbalingga jadi tiga yaitu pegunungan, perbukitan dan dataran rendah yang semuanya juga sudah saya petakan tentang potensi bencananya,”katanya.
Dia menambahkan, bencana di Purbalingga bisa disebabkan oleh eksploitasi alam yang berlebihan seperti pemanfaatan lahan yang tidak semestinya. Dirinya mencontohkan daerah yang rawan longsor justru ditanami tanaman yang tidak menyerap air secara optimal yaitu penanaman nanas secara masif sehingga dikhawatirkan tidak bisa menahan air yang menyebabkan tanah longsor.
“Bolehlah itu mendatangkan profit yang besar. Tapi kalau itu berpotensi bencana bagaimana? Jadi itu harus dipikirkan juga langkah-langkahnya,” imbuhnya.
Selain hal tersebut, hasil tinjauan lapangan yang dilakukan Yudhi juga menemukan eksploitasi sungai yang berlebih di Kecamatan Rembang seperti batu-batu sungai yang ditambang secara berlebihan sehingga tidak bisa menahan laju air ketika debit air sedang deras. Dia mengimbau adanya aturan tentang hal tersebut sehingga alam Purbalingga tetap terjaga dan terhindar dari bencana. “Itu saya lihat batu-batu kali juga sudah habis. Jadi ketika air sungainya deras ya sudah tidak ada lagi yang bisa nahan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut dia menekankan komitmen TNI sesuai amanat Undang-undang yaitu untuk membantu penanggulangan bencana alam. Namun, karena keterbatsan anggaran yang tersedia, TNI tentu saja tidak bisa berjalan sendiri dan membutuhkan peran serta seluruh pihak termasuk pemerintah daerah.
Maksimalkan Potensi
Keterbatasan yang ada, masih menurut Dandim, harus dicarikan solusinya yaitu dengan cara pemaksimalan potensi yang ada. Sebagai contoh, Pemkab Purbalingga diminta melakukan koordinasi dengan para pengusaha konstruksi untuk meminjam alat berat kalau-kalau bencana datang. Karena bencana merupakan tanggung jawab bersama bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau pun TNI.
“Coba lakukan koordinasi dengan pengusaha konstruksi seperti peminjaman alat berat sehingga semua sudah siap kalau ada bencana,” ujarnya.
Kepala pelaksana BPBD Purbalingga, Much Umar Faozi dalam laporannya menuturkan, sinergi penanganan serta pencegahan bencana merupakan tanggung bersama termasuk masyarakat. Dirinya mengajak setiap elemen masyarakat termasuk para relawan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kebencanaan.
“Sinergi lintas sector diperlukan termasuk para relawan agar masyarakat sadar tentang kebencanaan khususnya di Kabupaten Purbalingga,” pungkasnya. (KP-4).
