JAKARTA – Pada Bulan Mutu Nasional yang jatuh setiap Bulan November, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga meraih penghargaan Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) 2023. Penghargaan diberikan oleh Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN), Kukuh S. Achmad kepada Pemkab Purbalingga yang diwakili oleh Kepala Dinporapar, Prayitno, Rabu (15/11).
Dalam sambutannya, Kukuh mengatakan Bulan Mutu Nasional merupakan event tahunan sejak 1991 sebagai upaya kolektif nasional untuk meningkatkan mutu dan daya saing produk dalam negeri di pasar lokal dan mancanegara. Bulan Mutu Nasional yang dibuka di Jakarta Convention Center (JCC) tahun ini bertema “Standarisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan”.
“Tema ini dipilih guna menjawab tantangan bahwa kegiatan ekonomi dan pembangunan dituntut bukan hanya mengejar keuntungan, akan tetapi turut menjaga kelestarian lingkungan dan berdampak pada kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Dia melanjutkan, SPK dapat memberikan kontribusi untuk mewujudkan hal tersebut. Tujuan tata kelola SPK itu sendiri untuk memperkuat kelembagaan infrastruktur Mutu Nasional dalam mencapai peningkatan daya saing dan perlindungan kesehatan, keselamatan dan keamanan serta pelestarian lingkungan hidup.
“Tujuan besarnya agar hasil pembangunan ini dapat diwariskan dan diteruskan oleh generasi penerus bangsa ini demi menyongsong Indonesia Emas,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinporapar Kabupaten Purbalingga, Prayitno mengatakan penilaian melibatkan 6 OPD di Pemkab Purbalingga, yakni Dinperindag, Dinporapar, DPU-PR, Dinpertan, Dinrumkim, dan DKPP. Penilaian tersebut menerapkan empat elemen standar yaitu elemen pengembangan standar yang meliputi kebijakan pengembangan standar, perumusan SNI, umpan balik untuk pengembangan SNI.
“Keberhasilan ini karena didukung komitmen yang kuat dari Bupati, Wabup, Sekda dan dukungan legislatif,” pungkasnya. (fph/kominfo)
