PURBALINGGA INFO – Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi melalui Sekretaris Daerah Purbalingga, Herni Sulasti, menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2025 kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Operation Room Graha Adiguna Kompleks Pendopo Dipokusumo, Kamis (2/1/25).
Dalam laporannya, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), Siswanto, menjelaskan bahwa APBD tahun 2025 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2024 pada tanggal 24 Desember 2024
“Jumlah DPA nya ada 11 DPA pendapatan dengan total nilai Rp2.096.465.786.000, kemudian ada 2.381 DPA sub-kegiatan, serta satu DPA pembiayaan senilai Rp15 miliar,” ungkap Siswanto.
Sekretaris Daerah Purbalingga Herni Sulasti dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyerahan DPA ini merupakan tanda dimulainya pelaksanaan kegiatan tahun 2025. Ia menegaskan bahwa DPA harus dipahami dan dijadikan pedoman oleh setiap SKPD dalam menjalankan kegiatan mereka.
“DPA memuat indikator terukur sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat digunakan sebagai alat pengendali dalam pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan,” katanya.
Ia menyampaikan tema pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2025, yaitu “Peningkatan Kualitas Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat, Didukung Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan Berbasis Pengembangan Ekonomi Lokal.”
Sekda Herni Sulasti menyebutkan enam prioritas pembangunan yang menjadi fokus utama, di antaranya pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pelayanan publik, penguatan desa, pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur berkelanjutan.
Ia mendorong untuk segera memulai pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun dengan menyelesaikan dokumen-dokumen yang diperlukan, mengumumkan rencana umum pengadaan, dan membentuk tim pelaksanaan kegiatan.
“Dengan dimulainya pelaksanaan kegiatan secara lebih awal, akan tersedia waktu yang cukup untuk penyelesaian, sehingga menghasilkan outcome yang lebih baik dan manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Ia juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Ia berharap pelaksanaan kegiatan yang optimal dapat menghasilkan kinerja yang baik dan memungkinkan Kabupaten Purbalingga untuk meraih dana insentif fiskal dari pemerintah pusat.
Dalam hal pendapatan daerah, Herni meminta seluruh kepala SKPD pengelola pendapatan untuk terus melakukan inovasi dan digitalisasi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Peningkatan PAD harus dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah,” tuturnya.
Acara ini juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada OPD dan kecamatan terbaik dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2023. Inspektorat Daerah meraih peringkat pertama, disusul oleh Bakeuda dan Dinas Pendidikan di peringkat kedua dan ketiga.
Sementara itu, penghargaan untuk kecamatan terbaik diberikan kepada Kecamatan Karangreja, Kecamatan Kejobong, dan Kecamatan Karangjambu. Selain itu, Dinas Arsip dan Perpustakaan (Dinarspus) mendapatkan penghargaan atas peningkatan peringkat yang signifikan.
Sekda Herni Sulasti berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh SKPD untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pada tahun-tahun mendatang. “Kita harus dapat mempertahankan opini WTP untuk yang kesembilan kalinya dari penyusunan laporan keuangan daerah,” pungkasnya. (dhs/Kominfo)
